Pembangunan Ruang Operasi RSUD Mangkark, PAD 2008 Pemkab Turun 11 M

KEDIRI-Akibat belum selesainya pembagunan ruang operasi RSUD Pare dan ruang Hemodialisa (cuci darah), yang dihentikan oleh Pemkab Kediri tahun 2007 silam karena adanya aktivitas Gunung Kelud, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri turun hingga sebelas milyar rupiah.
Menurut Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono, ruang cuci darah dan ruang operasi rumah sakit pelam Pare, sangat mendukung pemasukan PAD “Belum selesainya ruangan operasi RSUD Pare ini, kita oerkirakan penurunan pemasaukan PAD, sebesar 10 miliar, hal tersebut dilihat dari data target PAD 2008, dari RSUD Pare sebesar Rp. 24 miliar, namun yang tereliasasi hanya Rp. 13 miliar, sebelumnya PAD sudah berkurang Rp. 1 miliar, karena adanya pemisahan RSUD dan Akper Pare, yang sudah membentuk yayasan sendiri, sehingga jumlah total penurunan sebesar sebelas milyar rupiah” ujar Lutfi Mahmudiono anggota DPRD komisi D.

Untuk itu kalangan dewan meminta agar pembangunan perombakan ruang operasi RSUD Pare, harus segera dilanjutkan dan diharapkan tahun 2008 ini harus selesai. Padahal perombakan ruang operasi yang sedianya sudah dianggarkan melalui APBD 2007, sebesar Rp. 8 miliar tersebut harus selesai awal tahun 2008, tapi dalam kenyaataannya hingga sekarang belum seleasai, malahan sekarang pembagunannya dihentikan.

Sebelumnya menurut, Lutfi perombakan total ruang operasi RSUD Pare, karena dinilai ruangan operasi, tidak memenuhi syarat, baik dari sektor ukuran ruangan, fasilitas dan peralatan, sehingga perlu untuk diperbaiki. Sehingga dengan masih diperbaikinya ruangan operasi tersebut, untuk sementara dipindahkan di kamar

Lebih lanjut, sebenarnya Komisi D Kabupaten Kediri, yang membidangi masalah kesehatan, mengusulkan kepada Pemkab Kediri untuk membangun Rumah sakit yang representastif dan layak, karena dinilai RSUD Pare sudah terlalu padat, sarana dan parsarananya sudah tua, serta dengan pembangunan RSUD yang baru akan lebih mudah dijangkau masyarakat sekitar. “Lebih baik Pemkab Kediri, membangun lagi Rumah sakit lagi yang lebih layak, dari pada merombak RSUD Pare yang sudah padat selain nantiinya rumah sakit yang baru akan lebih dekat dengan masyarakat,”ujar Lutfi. (nal)
=======
Hanya Dua Saksi Hadir Rapat Pleno KPU Kota Kediri
Golput Duduki Urutan Kedua
KEDIRI - KPUKota Kediri secara resmi menetapkan pasangan Samsul Ashar dan Abdullah Abubakar sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kediri, periode 2009-2014. Pasangan yang diusung koalisi PAN, PPP dan PDS tersebut unggul telak atas 7 pesaingnya. Namun dalam acara tersebut hanya didatangi 2 saksi saja, yakni dari SAS dan Riza.Ketua KPU Kota Kediri, H.Agus Rofik, dalam penetapan Paslon, mendahului dengan bacaan Basmalah“ Dengan membaca Bismillahhirrohmannirrohim, dr. Samsul Ashar berpasangan dengan Abdullah Abubakar, SE ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kediri periode 2009-2014,” ungkapnya dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan pemenang pemilihan walikota, di Kantor KPUD Kota kemarinAgus menambahkan, Paslon Syamsul Ashar Abdullah Abubakar sebagai pemenang pemilihan walikota berhasil mengantongi perolehan suara terbanyak, yaitu 41,15% dari surat suara yang dinyatakan sah, sebanyak 136.279 lembar. Dalam rapat pleno tersebut juga disampaikan, masing-masing perolehan suara dari 7 pasangan calon lainnya. Yaitu pasangan nomor urut 2, M.Mahrus R.Nugroho.M (jalur persorangan) dengan perolehan suara 1,59%. Martanti Soenar Dewi dan Achmad Salis (Demokrat, PKS dan koalisi 11 partai) mendapatkan perolehan suara 3,97%. Heru Marwanto dan Tamam Mustofa (Golkar dan koalisi 4 partai) mendapatkan perolehan suara 1,90%. 4 pasangan lain masing-masing Saiful Muslimin dan Farid Makruf (jalur persorangan) mendapatkan perolehan suara 3,76%. Kasmudji dan Khoirul Anam (jalur persorangan) mendapatkan perolehan suara 3,81%. Rinto Harno dan HM.Zaini (PDIP dan PKB Pro Gus Dur) mendapatkan perolehan suara 17,87%, serta Iwan Boedianto dan H.Arifin Asror (PKB Pro Muhaimin Iskandar) mendapatkan perolehan suara 25,95%. Usai rapat pleno, Agus Rofik mempersilahkan kepada pasangan calon yang merasa tidak terima dengan hasil penetapan KPUD untuk melakukan protes. “Kami membuka kesempatan protes tersebut selama 3 hari setelah ditetapkannya hasil pemilihan walikota ini. Surat keberatan dapat dilayangkan ke MA melalui PN Kediri,” ujarnya. Dikatakan pula oleh Agus, apabila selama 3 hari kesempatan penyampaian keberatan tidak ada yang memanfaatkan, maka penetapan dianggap disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat, dan selanjutnya diserahkan kepada DPRD Kota Kediri untuk selanjutnya dilakukan pelantikan pada April 2009 mendatang. Yang menarik, dalam pemilihan Walikota Kediri, angka golput tercatat cukup tinggi, dan menduduki peringkat kedua, yaitu mencapai 28% dari total jumlah pemilih mencapai 199.016 orang. “Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sosialisasi sudah kami laksanakan secara maksimal, dan atas angka golput tersebut kami cukup menyesalkannya,” terangnya saat dikonfirmasi mengenai angka golput. (nal)
==============
.........
13 Hari Gelar Operasi Pasopati,
44 Pelaku Kejahatan Diamankan KEDIRI - Selama 13 hari menggelar Operasi Pasopati, jajaran kepolisian di Mapolresta Kediri berhasil menciduk 44 pelaku kejahatan. Dari jumlah tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti (BB) antara lain senjata api, senjata tajam dan uang tunai mencapai puluhan juta rupiah. Kasat Reskrim Polresta Kediri, AKP.David Subagio mengatakan, 44 pelaku kejahatan yang diamankan, terdiri dari 26 tersangka pengedar dan pemakai narkotika dan obat-obatan terlarang, serta 18 lainnya merupakan tersangka dari berbagai bentuk kejahatan, antara lain perjudioan, pencurian, serta kepemilikan senjata api dan tajam. “Kita bekuk mereka semua dalam berbagai operasi dengan sandi pasopati. Operasi yang kita mulai sejak tanggal 14 Oktober ini sendiri, digelar dengan maksud mengantisipasi semakin meningkatnya angka kejahatan akhir-akhir ini,” jelasnya dalam gelar perkara di Ruang Rupatama Mapolresta Kediri, Senin (27/10). David menambahkan, keberhasilan membekuk puluhan pelaku kejahatan dengan keberhasilan mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain 4 senjata api beserta amunisi dalam berbagai kaliber, uang tunai dengan total nilai Rp.25 juta, serta sejumlah barang bukti narkoba, seperti 695 butir pil dobel L, 14 butir pil lexotan, 0,5 gram shabu-shabu serta 4,2 gram ganja kering. Dirinya menambahkan, setelah berhasil mengamankan 44 pelaku kejahatan, saat ini jajarannya masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah tersangka lain yang telah ditetapkan sebagai buronan. “Dari sejumlah buronan itu, 3 diantaranya merupakan DPO perampokan toko emas. Kita saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap mereka sampai ke daerah asalnya di Provinsi Lampung,” tegasnya. Ketika ditanya mengenai indikasi yang muncul dari keberhasilan membekuk puluhan pelaku kejahatan, David menyebut adanya degradasi moral serta permasalahan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat. “Ini semua tak lepas dari pengaruh pergaulan di masyarakat, yang mengakibatkan semakin bejatnya moral. Selain itu, kondisi perekonomian yang terpuruk juga seringkali menjadikan seseorang melakukan tindak kejahatan,” pungkasnya. (nal)

Rusak Lingkungan, Warga Ancam Tutup Paksa Galian
KEDIRI-Warga di tujuh dusun, yakni dusun Jengkol, Jarak, Simbar, Sagi, Lorejo, Brenggolo, dan Bendo, mengancam akan menutup galian C yang terletak di dusun Jengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten, secara paksa, apabila permintaan warga untuk menghentikan aktivitas pengalian yang dilakukan Tripel S, yang diajukan ke DRPD Kabupaten Kediri belum ditanggapi. Sebab galin itu telah merusak lingkungan.
Warga telah mengadukan ke DPRD Kabupaten Kediri, sejak satu minggu yang lalu, namun hingga kini belum ada tindakan dari anggota dewan, padahal saat ditemui warga, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Erjik Bintoro dan didampinggi ketua komisi A, Hasyim Nawawi dan Ketua Komisi D, Gatot Prihantoro, berjanji akan mengabulkan aspirasi warga, akan menutup galian C karena sudah membayakan kehidupan warga, tapi hingga sekarang belum ada tindakan apapun.
“Ketua DPRD Kabupaten Kediri, berjanji akan menindak lanjuti protes warga, dan akan menutup segera aktivitas pengalian galain C,” ujar Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungn FMPL, desa Jengkol, Didik Purwanto.
Ketika wartawan memantau dilokasi galian C, di Dusun Jengkol, Rabu 22/10, mendapati aktivitas pengalian yang dilakukan Tripel S, masih berlangsung, bahkan kerusakan yang ditimbulkan nampak semakin parah, dengan panjang penambangan 5 Km, kedalaman rata-rata 8 meter dan lebar galian sekitar 50 meter.
Saat wartawan menanyai petugas jaga galian, berapa kali muatan perhari. Dirinya mengatakan tiap hari satu truk bisa menganggkut sampai 3-4 kali, dan sedangkan jumlah truk ada 20 truk. Sehingga perhari bisa mengangkut sekitar 120 kali.“Rata-rata 3-4 kali pangangkutan dan perhari kurang lebih sekitar 120 kali,”ujarnya.
Sementara itu menurut pengakuan salah satu warga, dusun simbar, desa Plosokidul, Poniran, yang juga sebagai petani, sejak adanya aktivitas penambangan tersebut, para petani dirugikan, karena berdampak pada kadar air tanah, sehingga dirinya untuk mengairi sawahnya yang biasanya per hektare membutuhkan 3 tangki, sekarang per hektarenya bisa menghabiskan 5-8 tangki. Dengan harga air pertangki Rp. 215ribu. Dan satu bulan harus menyiram sebanyak 3 kali. (nal)
======
DPRD Tidak Membela Kepentingan Rakyat
KEDIRI-Hingga kini janji DPRD Kabupaten Kediri, untuk menutup galian C yang dilakukan oleh Triple S, di dusun Jengkol desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten hanya isapan jempol belaka, Pasalnya hingga saat ini DPRD Kabupaten Kediri, belum melakukan tindakan apapun, terkait dengan permintaan warga agar DPRD sebagai wakil rakyat untuk turun tangan.
Padahal ketika perwakilan warga yang mengadu ke DPRD yang pada waktu itu ditemui langsung oleh Ketua DPRD Erjik Bintoro, Ketua Komisi A Abdul Hasyim dan Ketua Komisi D Gatot Prayitno, satu minggu yang lalu, Ketua DPRD Erjik Bintoro, berjanji kepada warga, untuk menutup segera galian C yang dilakukan oleh Triple S karena sangat membahayakan dan merugikan warga. “Ketua DPRD dulu berjanji akan segera menutup galain C, ketika saya mengajukan laporan di kantor dewan,”ujar Didik Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan desa Plosokidul saat dikonfirmasi wartawan.
Sementara itu terkait dengan belum ada tindakan apapun dari Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Korrdinator Koalisi LSM Kediri, Guntur, menilai bahwa anggota DPRD Kabuten Kediri tidak bisa membela kepentingan rakyat, dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja.
“Anggota DPRD itu sebagai wakil rakyat, dan yang menjadikan juga rakyat, sekarang kok malah tidak membela rakyat,”ujarnya dengan nada tinggi.
Selanjutnya, dengan masih terus beraktivitasnya pengalian yang dilakukan oleh Triple S, Guntur, meminta untuk semua pihak yang terkait dengan galain C untuk menghentikan. Karena apabila ini terus dilakukan akan mengancam desa disekitar galian, apabila terjadi banjir. Desa sekitar bisa tenggelam. (nal)

..........................
BP3 Gali Lokasi Penemuan Arca
KEDIRI-Akhirnya setelah hampir 2 bulan ditemukanya situs purbakala arca di Dusun Babadan, Desa Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Tim Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim, melakukan penelitian lebih jauh dengan melakukan pengalian di sekitar lokasi penemuan arca. Sebab diduga di sekitar lokasi penemuan arca masih banyak benda peninggalan purbakala.Pengalian direncanakan akan dilakukan selama 2 minggu, yang terdiri dari dua tim, yang pertama mulai tanggal 23 Oktober dan minggu kedua yang dilakukan oleh tim berikutnya.
Kasi Pelestraian dan Pemanfaatan BP3 Jatim, Prapto Saptomo, mengatakan, pada hari pertama, BP3 hanya melakukan cek lokasi, dan pada hari berikutnya melakukan pemetaan, pengukuran dengan sistim Spit, untuk mengetahui sejauhmana kedalaman dan luas lokasi yang akan digali. Selain akan bisa mengambarkan tata letak pusat candi.
Pengalian situs candi Sumber Cangkring, nantinya tidak mengunakan alat berat dan hanya mengunakan alat ringan, seperti cangkul, lingis, cetok, kuas dan sikat, dikarenakan apabila mengunakan alat berat dikhawatirkan akan merusak situs, kata Prapto Saptomo.
Terkait dengan waktu pengalian yang hanya 2 minggu apakah akan selesai, dirinya mengatakan sebenarnya waktu 2 minggu tidak cukup untuk mengali, tapi mengigat dana yang ada hanya untuk 2 minggu dirinya tidak bisa berbuat apa-apa.“Sebenarnya tidak cukup mengali dengan waktu sependek itu, tapi harus bagaimana lagi dananya cukup untuk 2 minggu,”ujarnya
Dirinya menduga dalam situs sunbercangkring ini, masih banyak benda purbakala yang belum ditemukan, seperti patung siwa, patung surya. Dan penemuan yang selama ini ditemukan seperti arca Duala Pala (penjaga pintu gerbang), Pala Kala (arca yang biasanya terletak di atas), arca kepala manusia, arca Ganesa Hindu, dan antefix (hiasan bangunan candi) hanya sebagian kecil saja.
Sementara itu, Kasi Seni dan budaya Kantor Pariwisata, seni dan budaya Kabupaten Kediri, Masadi, untuk penempatan candi yang ditemukan nantinya akan diangkat keatas dan bisa dijadikan sebagai obyek wisata, namun apabila tidak lokasi tersebut tidak memungkinkan akan diletakkan dimusium.ndiy
..........................
Minim Anggaran, Tim BP3 Rela Numpang di rumah Warga
Kediri - Tim Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim, harus bersabar pasalnya akibat tekendala minimnya anggaran, mereka harus rela untuk numpang dirumah warga yang dicarikan oleh kepala desa setempat. Mereka yang mengawali penggalian Situs Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jumat (24/10) masih menunggu tumpangan menginap selama tugasnya 12 hari di Desa Sumbercangkring tersebut.

Tim yang beranggotakan sembilan orang dari BP3 tersebut akan melakukan eskavasi (penggalian) untuk penyelamatan Situs Sumbercangkring yang ditemukan warga pada September atau bulan puasa lalu. Situs ini dimungkinkan terkait dengan Situs Tondowongso yang lebih dulu ditemukan.
Situs-situs tersebut diperkirakan akan menjadi temuan situ purbakala terbesar abad ini."Kami sedang dicarikan tempat kost oleh Pak Lurah. Kami akan tinggal di rumah warga. Selama 12 hari, kami akan menggali dan memetakan situs di Desa Sumbercangkring ini," ujar koordinator tim BP3, Kuswanto, karena anggaran yang minim, diperoleh keterangan bahwa tim BP3 yang akan ditugaskan di Sumbercangkring tersebut sebelumnya juga meminta bantuan anggaran kepada Pemkab Kediri. Besaran bantuan anggaran untuk penggalian dan eskavasi yang mereka harapkan adalah Rp 20 juta.
Sebelumnya, Kasi Pelestarian dan Pemanfaatan BP3 Jatim, Suuprapto sangat berharap kucuran dana tersebut. Karena anggaran itu nantinya untuk biaya penggalian selama 12 hari. "Bukanakah situs Sumbercangkring adalah aset Pemkab Kediri yang harus diselamatkan," kata Suprapto.
Namun saat ini, tim BP3 cemas, karena terkendala dengan musim hujan. Sehingga genangan air hujan akan sangat mengganggu proses penggalian dan eskavasi penyelematan benda purbakala tersebut. "Kalau galian tergenang air hujan, sulit mengukur lapisan tanah di tempat sejarah ini," terang Kuswanto.Selama hampir dua minggu itu, mereka akan menggali dan memetakan Situs Sumbercangkring.Tim tersebut akan menggali untuk mengetahui letak, posisi, dan ketinggian situs yang diduga sebagai tempat pemujaan tersebut. Namun Kuswanto masih belum mau memastikan lokasi penemuan situs ini berupa bangunan apa.
Meski demikian, Situs Sumbercangkring dimungkinkan sangat terkait dengan Situs Tondowongso. Situs Sumbercangkring hanya hanya berjarak 5 km dari Tondowongso arah utara di kecamatan yang sama. Warga pada awal puasa lalu dikejutkan dengantemuan arca saat menggali tanah dengan kedalaman 1,5 meter.
Saat itu berturut-turut, warga menemukan Arca Duwaro Polo (seperti Totok Kerot), potongan Arca Kepala dengan rambut digelung, Batu Berelief Kolo (Batu persegi berelief kolo), patung Lembu, serta Patung Yoni. Tim BP3 ini akan memusatkan penggalian pada areal 14 x 12 meter persegi, areal temuan warga. Tim dengan satu perempuan itu juga akan memastikan apakah Situs Tondowongso dan Sumebrcangkring ini adalah peninggalan Kerajaan Kadiri pada abad X. Apalagi dimungkinkan, penemuan situs tersebut merupakan temuan situs terbesar abad ini. "Semua masih kita teliti kebenarannya," tambah Kuswanto. (nal)..............................

Panwas Temukan Ratusan Pelanggaran
Waspadai Kartu Suara palsu
KEDIRI-Panitia Pengawas Pilwali Kota Kediri, menemukan limartus pelanggaran masa kampanye yang dilakukan delapan pasangan calon (paslon) Wali Kota Kediri yang dimulai sejak awal Oktober hingga, Minggu (19/10) kemarin.
Menurut ketua Panwas Pilwali Ali Rahmad, kedelapan paslon yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah paslon Samsul Ashar – Abdullah Abu Bakar (SAS) sebanyak 197 pelanggaran, disusul Heru Marwanto-Tamam Mustofa sebanyak 150, diurutan ketiga paslon Iwan Budianto-Arifin Asror sebanyak 124, Rinto Harno-M. Zaini 73, Saiful Muslimin-Farid 72, Martanty-Salis 63, Kasmuji-Khoirul Anam 4 dan yang paling sedikit melakukan pelanggaran yakni paslon Makrus-Nugroho sebanyak 3 pelanggaran.
Ali Rohmad mengatakan, semua pealnggaran yang telah di data, merupakan pelanggaran adminitrasi. pelanggaran dalam bentuk pidana ataupun sengketa tidak ditemukan. “Setelah mengadakan rapat dengan Polresta, Satpol PP, Linmas, menyepakati bahwa pelanggaran hanya bersifat administrasi,” terangnya.
Pelanggaran tersebut diantaranya, mengadakan kampanye diluar zone yang telah ditentukan, kegiatan dimalam hari, tidak ada izin, pemasangan atribut tidak pada tempatnya. “Sanksi dari pelanggaran tersebut, kami bubarkan kegiatan saat berlangsung,” ungkapnya.
Selanjutnya Ali menerangkan untuk selalu mewaspadai terhadap kartu suara palsu, pasalnya bisa dimungkinkan terjadi pemalsuan kartu suara, apalagi teknologi sekarang sudah canggih, semua bisa dimungkinkan untuk dipalsu. “Diharapkan kepada KPPS untuk meneliti secara cermat bentuk kartu suara,” tegasnya.
Panwas juga telah mebredel sapanduk di dua titik yakni di depan kuburan kepanjen, Kota kediri dan di Jl Masjid Al Huda, Sapnduk tersebut bertuliskan, Kota Kediri bukan Kerajaan, tidak ada warisan. “Tulisan ini kita anggap kampanye hitam, karena salah satu calon adalah putra walikota”, ujar Ali Rahmad. (nal)

Persetujuan Lamban, Pemkot Ancam Pemprov Jatim
KEDIRI – Pemerintah Kota (pemkot) Kediri mengancam akan menggunakan dana APBD 2008 tanpa persetujuan Pemprov Jatim. Sikap ini terpaksa dilakukan karena hingga sekarang draft Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tak kunjung mendapat persetujuan Gubernur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Kediri , Bambang Basuki Hanugerah mengatakan lambannya revisi PAK yang dilakukan Gubernur mulai menimbulkan persoalan bagi kinerja birokrasi Pemkot. Beberapa satuan kerja yang membutuhkan pencairan anggaran terpaksa menunda pelaksanaan program karena terbentur aturan. “Kalau sampai 14 hari draft PAK belum disetujui Gubernur, saya perintahkan semua dinas untuk melakukan pencairan anggaran sendiri. Ini sudah sangat menggangu kinerja birokrasi,” jelas Bambang Basuki kemarin.
Draft PAK itu menurutnya sudah diserahkan kepada Gubernur untuk direvisi sejak 10 hari lalu, pada tanggal 7 Oktober. Padahal biasanya draft itu segera diberikan kembali kepada pemerintah daerah paling lama satu minggu. Tanpa revisi dan persetujuan Gubernur Pemerintah daerah tidak akan bisa menggunakan anggaran.
Salah satu instansi yang paling terganggu atas kelambatan ini adalah Dinas Pendidikan. Dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar yang terus berjalan, dinas tersebut memerlukan pencairan anggaran secara terus menerus. Apalagi penyerapan anggaran pendidikan saat ini masih rendah.
Persoalan lain yang dihadapi pemerintah kota adalah terjadinya kemacetan pembangunan fisik seperti Gedung Olah Raga (GOR). Dengan tertundanya pencairan anggaran ini, otomatis pembiayaan proyek itu akan terganggu dan berdampak pada molornya target penyelesaian. Karena tidak ada pilihan lain bagi Pemkot untuk mencairkan anggaran tanpa menunggu persetujuan Pemprov. (nal)
=====================
Dampak SKB 5 Menteri, Gudang Garam Siap Putuskan PLN
KEDIRI - Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri, terkait penghematan energi listrik hingga berdampak pengalihan jam kerja di sejumlah industri, disikapi tegas oleh PT.Gudang Garam,Tbk. Perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia tersebut, siap memutuskan hubungan kerja dengan PLN. “Kemarin jajaran direksi dari Gudang Garam menemui kami untuk kiranya dapat memfasilitasi permasalah dengan PLN tersebut,” tegas Plt.Sekkota Kediri, Hasyim Nawawie, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Hasyim menjelaskan, dalam pertemuan tersebut disampaikan jika PT.Gudang Garam,Tbk telah mendapatkan surat penjelasan dari Menteri Dalam Negeri, dimana telah diberikan kelonggaran untuk tidak menerapkan SKB 5 Menteri, karena telah diberlakukannya 6 hari kerja di perusahaan rokok tersebut. Namun surat penjelasan dari Menteri Dalam Negeri tampaknya tak digubris oleh PLN, dimana PT.Gudang Garam,Tbk tetap diwajibkan menerapkan SKB 5 Menteri dengan melakukan pengalihan jam kerja. “Padahal apabila SKB 5 Menteri diberlakukan, serikat pekerja di Gudang Garam menolak semua. Maka dari itu mereka meminta agar dicarikan jalan terbaik, dengan dibicarakan bersama PLN,” jelasnya.
Menyikapi permintaan fasilitasi tersebut, hasyim mengaku akan mengusahakannya. Pemkot Kediri dalam hal ini diakui oleh Hasyim hanya sebagai penengah, dimana pembahasan permasalahan ini akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Jaringan listrik ini kan bukan hanya di Kota Kediri , namun merupakan rangkaian Jawa-Bali. Maka dari itu kita akan coba memberitahukan permasalahn ini ke pemprov,” lanjutnya.
Dikatakan pula oleh Hasyim, PT.Gudang Garam juga menyampaikan jika memang SKB harus diberlakukan, maka hubungan kerja dengan PLN siap dihentikan. “Saat ini mereka sudah mulai menerapkannya dengan pembangkit kecil sebagai cadangan. Namun jika memang PLN sudah tak bisa lagi menolong, maka Gudang Garam telah menyiapkan pembangkit listrik sendiri,” tegasnya.
Sementara PLT Asisten II Pemkot Kediri, Budi Astowo saat dikonfirmasi usai mengadakan rapat dengan pihak manjemen PT. Gudang Garam Tbk. mengatakan, saat ini hanyalah sebatas pembahasan awal, belum menemukan titik terang. “Nanti rencananya akan ada pembahasan lanjutan terkait dengan permasalahan ini, yang pasti pihak pemkot akan berusaha membantu,” terangnya. (nal)
=======================

Baleho Kampanye Harus Bersih H-3 Pencoblosan
Raih Suara 41.793, Jadi Walikota Kediri
KEDIRI-Masa kampanye Pilwali kurang satu hari lagi, beberapa panitia pengawas pilwali (panwas pilwali) sudah membuat kesepakatan dengan masing-masing TPS dan juga cawali beserta desk Pilkada untuk menertibkan baleho dan juga atribut cawali mulai tanggal 20 Oktober pukul 00.00, apabila masih ditemukan salah satu gambar, maka pihak panwas berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Sat Pol PP akan menertibkan secara paksa.


Dalam pertemuan rakor sektoral di Hotel Insumo Palace, kemarin anggota desk pilkada Nur Ali mengatakan, pihak panwas berhak membredeli secara paksa apabila H-3 masih ditemukan gambar atribut cawali. “Lebih baik seandainya tim sukses sendiri yang mencopoti, siapa tahu nanti masih bisa dipergunakan, akan tetapi kalau panwas yang melepas, maka yang berhak memiliki adalah panwas,” tegasnya.

Ketua Panwas Pilwali, Ali Rohmat juga menegaskan, akan menertibkan apabila hingga 20 Oktober siang masih ditemukan gambar cawali. “Nanti kita akan keliling mengadakan razia guna menertibkan apabila masih ditemukan baliho yang masih terpampang,” terangnya.

Sementara ditempat terpisah, Anggota KPUD Kota Kediri, Umamul Hoir saat ditemui dikantornya, terkait dengan porsi suara yang harus diraih menjadi Wali Kota Kediri menjelaskan, cawali akan terpilih menjadi wali kota apabila bisa meraih suara 41. 793 dari total DPT 199. 023 pemilih. “Angka tersebut diambil apabila suara golput mencapai 30 %,” ungkapnya.(nal)
================

Dewan Imbau Pemkot Kelola PTM Surya
KEDIRI – Ditutupnya Gelanggang Olah Raga (GOR) PT. Gudang Garam Tbk membuat banyak kalangan menyayangkan hal tersebut, pasalnya didalamnya juga terdapat Persatuan Tenis Meja (PTM) Surya yang juga ikut mengangkat nama baik Kota Kediri. Dewan mengimbau agar Pemerintah Kota (pemkot) Kediri ikut mengelola setelah pihak managemen membubarkan karena terkendala masalah biaya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Heru Ansori, menyatakan seharunya Pemkot Kediri juga ikut bertanggung jawab dengan pembubaran PTM Surya. Pasalnya, secara tidak langsung, nama Kota Kediri juga dilambungkan dari hasil prestasi para atlet. “Bukan hanya sepakbola yang diunggulkan. Tapi, Kediri juga mumpuni di bidang tenis meja,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan, Pemkot Kediri dapat membantu dalam mengatasi pembubaran PTM Surya itu. Menurutnya, dari alokasi anggaran yang telah disahkan, terdapat anggaran untuk KONI yang mencapai Rp 7 miliar. Dengan itu, pihak dewan dapat membantu untuk mengalokasikan anggaran.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Kota Kediri, Hasyim Nawawie mengaku, pihaknya bisa membantu agar program pembibitan tenis meja oleh PTM Surya, yang sudah dibubarkan, dapat diteruskan. Namun demikian, pihaknya belum membicarakan hal ini dengan pihak GG. “Ini adalah masalah internal. Pemkot bisa membantu, tapi kami juga tidak dapat terlalu mendalam ikut campur urusan GG,” katanya saat ditemui usai acara Rapat Koordinator Lintas Sektoral di Hotel Insumo, Kota Kediri.
Sebelumnya, pihak managemen GG telah memberikan keputusan akan membubarkan PTM. Surya yang merupakan klub binaan untuk tenis meja. Pembubaran itu dikarenakan, pihak manajemen sudah tidak memberikan anggaran lagi pada klub, meski klub sudah memberikan kontribusi dengan deretan penghargaan.Tidak hanya tenis meja yang akan dihentikan pendanaannya oleh PT. Gudang Garam. Sebab kabarnya juga, cabang olahraga lain seperti basket dan golf yang berada dibawah naungan GG juga akan ditutup.

Sementara Wakil Direktur bidang SDM dan pelayanan umum, Slamet Budiono saat dikonfirmasi terkait dengan pembubaran PTM tersebut enggan memberikan komentar. “Masalah itu tanyakan pada pengurusnya saja,” terangnya. (nal)
Polresta Antisipasi Bursa Taruhan Pilwali
KEDIRI - Pilihan walikota Kediri 23 Oktober mendatang, disinyalir akan dijadikan ajang empuk untuk taruhan siapa yang menjadi pemenang. Mencegahnya, Polresta Kediri bakal menerjunkan tim khusus yang ditempatkan di seluruh lokasi pemungutan dan juga KPUD, Kota Kediri.Menurut Kapolresta Kediri, AKBP Dedi Prasetiyo, ajang taruhan itu sangat mungkin terjadi. Mengingat, jumlah yang bertarung dalam Pilwali mendatang mencapai 8 pasangan calon, dan semuanya sama kuat dan mempunyai basis massa tersendiri. “Unit intel akan kami sebarkan terutama di lokasi TPS,” katanya,
Menurutnya, dalam pengamanan Pilwali itu, setidaknya ada 238 personel polisi disiapkan. Dengan menggunakan pola 2-4-8. Yaitu 2 personil anggota Polisi mengamankan 4 tempat pemilihan suara (TPS) disertai oleh 8 anggota LINMAS. “Jika nanti kedapatan ada yang bertaruh, mereka akan langsung diamankan,” katanya dengan nada serius.

Dirinya mengungkapkan, praktik perjudian dengan alasan apapun tidak dibenarkan karena akan menjadi candu bagi masyarakat.Namun kemudian, Kapolresta menolak mengedentifikasi petugas khusus itu akan ditempatkan di mana dan dalam jumlah berapa. Dirinya hanya mengatakan, mereka akan disebarkan dan siap mengamankan Pilwali mendatang.Dalam Pilwali Kediri, 23 Oktober nanti, akan diikuti sebanyak 199.016 pemilih yang terbagi di tiga kecamatan, Kota Kediri, yakni Kota, Pesantren dan Mojoroto. Mereka nantinya, akan memberikan hak suaranya di 493 Tempat Pemungutan Suara, termasuk 9 TPS khusus.

Tim pengamanan pilwali akan mulai disiapkan dimasing-masing TPS mulai H-3 pelaksanaan pencoblosan, diperkirakan mendekati hari terakhir masa kampanye akan ada kampanye terbuka dengan pengerahan massa. “Besuk (hari ini red.) diperkirakan akan ada kampanye dengan pengerahan massa,” terangnya. (nal)
Dewan Desak Pemkab Segera Cairkan ADD 343 Desa
KEDIRI -Keterlambatan Pemerintah Kabupaten kediri dalam mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Pemerintahan Desa di desak oleh sejumlah anggota dewan agar segera diturunkan ke Desa. Hal ini disampaikan Tri Efendy saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Kabupaten Kediri..

“Idealnya ADD tersebut turun pada bulan Juni dan Juli, sehingga pihak desa bisa melaksanakan programnya dan tidak terganggu oleh keterlambatan dana yang turun,”papar Tri Efendi. Dikatakannya, bahwa ADD merupakan pendapatan desa sehingga keberadaan ADD sangat diperlukan oleh pihak desa dalam melasksanakan pembangunan desanya.

Lebih lanjut, Tri Efendi menanyakan kinerja Pemda dalam menangani hal terkait ADD tersebut dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sebagai leading sektornya. “Yang tidak tidak becus itu BPMD_nya atau managemen pengelolaan dari ADD tersebut?”ungkap Efendi mempertanyakan kinerja Pemda.

Sementara itu, para kepala desa (kades) di Kabupaten Kediri kebingungan. Penyebabnya, hingga kemarin, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini belum cair. Padahal, usia tahun anggaran 2008 tinggal dua bulan. "Kalau saat ini belum cair, bagaimana kami bisa mengerjakan proyek dengan waktu yang hanya tersisa dua bulan?," tanya Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kediri Slamet Widodo.Dikatakannya, bahwa selain terbentur waktu yang mepet, musim penghujan yang kini mulai datang juga menjadi penghambat. Proyek-proyek fisik tidak bisa dikerjakan. Inilah yang menyulitkan mereka di lapangan. ”Apalagi keterlambatan itu terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, tahun lalu, baru turun November, sebulan sebelum tahun anggaran berakhir."ujar Slamet. Menurutnya, seharusnya begitu anggaran didok, ADD langsung dicairkan ke Desa, sehingga pihak desa tidak bingung.

Dalam mengantisipasi kendala dana akibat keterlambatan cairnya ADD, para Kades termasuk Slamet bahkan terpaksa mengambil resiko untuk menalangi dahulu dana ADD.”Saya juga laksanakan dulu proyek pembangunan jembatan. Baru nanti setelah ADD keluar biayanya diganti," kata Slamet.

Jika tidak disiasati demikian, jelasnya, akan menjadi masalah bagi desa. Sebab, pada akhir tahun anggaran, pemerintah desa harus membuat surat pertanggungjawaban (Spj) penggunaan ADD. "Ya mau bagaimana lagi. Daripada rambut saya brodol mikir ADD tidak cair-cair," katanya. Untuk diketahui, jumlah desa di Kabupaten Kediri ada 343. Adapun nominal ADD yang diterima setiap desa tidak sama. Penentuannya didasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Sementara Desa Wonorejo yang dipimpin Slamet mendapatkan alokasi sekitar Rp 60 juta. Kabag Humas Pemkab Sigit Rahardjo secara terpisah menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan ADD adalah karena harus melalui proses sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan ADD.”Molor karena memang harus melalui proses-proses prosedur tersebut,”jelas Sigit kemarin.

Namun Sigit membantah jika keterlambatan pencairan ADD tersebut akan mempengaruhi hasil dari pelaksanaan program di desa. “Keterlambatan itu kan relatif, Proyek yang dibiayai ADD itu kan kecil. Jadi, waktu satu atau dua bulan ini dianggap mepet atau tidak, tergantung desanya masing-masing," katanya

Diterangkannya, bahwa nominal ADD paling sedikit diterima oleh Desa Wonocatur, Kecamatan Gampengrejo dengan jumlah Rp 56,23 juta. Sedangkan paling banyak Desa Gadungan, Kecamatan Puncu sebesar Rp 133,9 juta. "Sekarang memang belum cair. Kami masih melaksanakan program sosialisasi tentang penggunaannya," katanya. Sigit menuturkan, ADD bisa digunakan untuk pembangunan fisik dan nonfisik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pemkab mengambilnya dari dana alokasi umum (DAU). (nal) =====================
Parsenibud Kabupaten Kediri Desak BP3
KEDIRI- Dinas Parwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kediri mulai kehilagan kesabaran akibat belum turunnya tim BP3 Trowulan dan arkeolog Yogyakarta untuk meneliti arca di Desa Sumbercangkring, Gurah.. Dikhawatirkan jika tidak segera ada kepastian maka arca Sumbercangkring bisa mangkrak tak terurus.Kasi Seni dan Budaya, Dinas Pariwisata Pemkab Kediri, Suradi, akan berangkat ke Trowulan, Mojokerto terkait hal ini. "Kami akan mendesak agar tim BP 3 Trowulan segera melakukan penelitian terkait arca di Sumbercangkring," ujar Suradi, kemarin.

Ditambahkannya, bahwa kedatangannya ke Trowulan juga untuk meminta kejelasan mengapa hingga saat ini tim BP3 Trowulan dan arkeolog Yogyakarta belum melakukan study ekskavasi di Sumbercangkring. "Kalau dibiarkan terlalu lama nanti situs ini bisa rusak karena penggalian masyarakat,"tandasnya.
”Kami juga untuk mencari tahu alasan tim BP3 Trowulan belum turun ke Sumbercangkring. Karena sebelumnya mereka menjanjikan akan melakukan penelitian setelah hari raya.”jelas Suradi.Suradi mengungkapkan, jika penelitian sudah dilakukan maka situs Sumbercangkring akan jelas. Apakah dulunya tempat itu sebuah candi atau tidak, akan ketahuan. "Rasa penasaran masyarakat juga akan segera terjawab," terang Suradi. Karena itulah, Suradi mengharapkan masyarakat bersabar. Penggalian selain tim BP3 Trowulan dan arkeolog Yogyakarta di sekitar penemuan arca harus dihentikan. Karena hal itu dilarang dan bisa kena sanksi pidana. Mengenai pengamanan arca-arca, Suradi mengatakan, karena saat ini tim BP 3 Trowulan belum turun maka keamanan diserahkan ke desa. Untuk arca-arca berukuran kecil disimpan di balai desa. Sedangkan arca yang berukuran besar tetap dibiarkan di lokasi penemuan arca. Setelah dilakukan penelitian pada situs –situs tersebut, Suradi mengatakan karena Pemkab Kediri mempunyai museum, maka arca-arca tersebut bisa dimiliki daerah. "Syaratnya, museum harus representatif," pungkasnya. (nal)


GOR Sanjaya Tutup, Puluhan Atlet Pulang Kampung
KEDIRI - Gelanggang Olah Raga (GOR) Sanjaya milik PT. Gudang Garam Tbk secara resmi telah ditutup sejak diumumkan, 70 atlet nasional yang menjadi binaan perusahaan tersebut kebingungan dan memilih pulang kampung kedaerahnya masing-masing.

Seperti yang diungkapkan Rangga (13) atlet nasional asal Sumenep, Madura, dia memilih pulang kampung, dengan perasaan kecewa, setelah mendengar kabar GOR akan ditutup. “Setelah mendengar pengumuman, GOR akan ditutup, saya memilih pulang kampung,” jelasnya.
Rangga yang merupakan atlet peraih emas pada PON kategori pelajar beberapa waktu yang lalu ini juga menambahkan, akan terus berlatih untuk mengasah kemampuannya di kampung halamannya. “Nanti dirumah juga akan terus berlatih, disana kan juga ada GOR yang bisa dibuat untuk latihan,” lanjutnya.

Latif ayah Rangga saat dikonfirmasi juga mengatakan sempat kecewa dengan keputusan yang diambil manajemen untuk menutup GOR tersebut. “Saya sempat kaget setelah mendengar kabar dari Bu Dian dengan ditutupnya GOR Sanjaya,” akunya.

Rencananya, Rangga akan secepatnya meninggalkan GOR tersebut dan memilih pulang kampung. Namun sebelumnya akan mengurus semua surat yang dibutuhkan. “Saat ini kami masih mengurus surat perpindahan sekolah dan juga administrasi, setelah rampung, nanti sore akan langsung pulang ke Madura,” jelasnya.

Ketua Ketua Umum perkumpulan tennis meja (PTM) Surya Gudang Garam Kediri , Diana Wuisan Tedjasukmana, tidak bisa ditemui, menurut stafnya sedang keluar bersama tamu. “Pak Dian masih keluar sejak tadi pagi bersama tamu,” ungkap Nurul salah satu staf yang berjaga jaga di GOR Sanjaya.

Sementara itu Humas PT Gudang Garam, Tbk, Vidya Rahayu Boedianti hingga saat ini belum bisa ditemui dan saat dihubungi melalui ponselnya juga enggan menjawab. “Bu Vita lagi ada meeting, jadi nanti sore saja biar anda dihubungi sama bu Vita,” ujar salah seorang staf unit 1.

Dari sumber yang didapat, GOR Sanjaya pernah menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga (PON) Jatim untuk cabang tennis meja, dan juga melahirkan banyak atlet nasional dan internasional seprto Sinyo Supit, Putri Hasibuan dan atlet lainnya. (nal)
==============
Banyaknya Pelanggaran, Panwas Sebarkan Stiker
KEDIRI- Banyaknya pelanggaran yang dibuat calon wali kota (cawali) membuat pihak panitia pengawas (panwas) membagikan stiker kepada masyarakat, agar selalu memberikan informasi apabila terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan cawali ataupun tim sukses.

Anggota Panwas, Ma’ruf Anas saat dikonfirmasi mengatakan, stiker ini akan dibagikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat semakin peka terhadap pelanggaran-pelanggaran yng dilakukan salah satu cawali. “Masyarakat dinilai kurang memberikan masukan ataupun tanggapan jika menemukan adanya pelanggaran,” terangnya.

Pembagian stiker tersebut akan dilakukan di pasaraya Sri Ratu, Golden, Jl. Dhoho, Dhoho Plaza dan juga pasar-pasar tradisional.

Saat disinggung terkait dengan banyaknya pelanggaran dan juga masyarakat yang kurang peka, ma’ruf menambahkan, pelanggaran saat ini hanya bersifat pelanggaran adminitrasi. “Pelanggaran yang bersifat pidana, seperti money politik belum ditemukan, masyarakat sendiri hanya bersifat aduan kepada panwas,” lanjutnya.

Sementara ketika ditanya terkait apabila ditemukan kepala kelurahan ataupun kepala dinas yang terlibat dalam kampanye, dia belum bisa menjelaskan sanksi yang akan ditentukan. “Kalau ada oknum PNS yang terlibat, itu bukan pihak panwas yang menyelesaikan, namun bawas (badan pengawas daerah red.),” tegasnya. (nal)



hasEML = false;






hasEML = false;

Panwas Kediri, Temukan 175 Kali Pelanggaran Paslon Syamsul Ashar-Abdullah Abubakar

Panwas Kediri, Temukan 175 Kali Pelanggaran Paslon Syamsul Ashar-Abdullah Abubakar.
Kediri,-Pasangan calon walikota wakil walikota Kediri Syamsul Ashar dan Abdullah Abubakar hingga kemarin, menduduki tingkatan tertinggi pelangaran UU 32 2004 dan UU 22 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Paslon tersebut tercatat 175 kali melanggar sejak ditetapkan sebagai Paslon oleh KPUD.
Urutan kedua di tempati Paslon Heru Marwanto dan Tamam Mustofa yang diusung partai Golkar. Jumlah pelanggaran yang di temukan Panwas sebanyak 107. Urutan ketiga ditempati paslon Syaiful Muslimin dan Farid dengan jumlah pelanggaran 35 kali. Disusul Paslon dari PDIP Rinto Harno-Zaini, sebanyak 31 kali pelanggaran. Posisi ke lima di duduki Iwan Boedianto dan Arifin Asror denagan jumlah 17 kali dan terakhir Paslon Maratanti- Ahamat Salis dengan jumlah 15 kali pelanggaran. Dua paslon lain yakni Kasmuji dan Khoirul Anam, serta Makrus dan Nugroho belum ada pelanggaran.
 Menurut ketua Panwas Pilwali Kota Kediri Ali Rahmat, pihaaknya akan selalu mengawasi gerak gerik semua pasangan calaon agar tidak melakukan kecuranagn selama proses tahapan pilwali di Kediri. "Hingga kemarin panwas telah mencatat 370 an pelanggaran yang dilakukan 6 Paslon. Semuanya pelanggaran administratif", ujar Ali Rahmad.
 Ali menambahkan saat ini Panwas sudah memiliki petugas pengawas lapanagn di tingkat kelurahan. Masing masing kelurahan 1 oarang. Dengan terbentuknya PPL menurut Ali pengawasan akan lebih efektif. Karena semua kegiatan paslon akan di awasi hingga tingkat kelurahan. Panwas juga menjalin kerja sama dengan kepolisian resort Kediri. "Kita juga kerja sama dengan Polisi di tingkat desa", ujar Ali.
 Sementara pembacaan visi dan misi 8 paslon di lakukan di gedung DPRD mulai pukul 19. 00 hingga selesai. Masing masing kandidat Paslon walikota dan wakil walikota akan membeberkan visi dan misi lima tahun ke depan dihadapan anggota DPRD kota Kediri, "Pembacaan visi dan misi di gedung DPRD menandai dimualinya kampanye hingg 20 Oktober mendatang", ujar Taufik Al Amin Humas KPUD Kota Kediri. (nal) 
=================================================
Langgar Zona Panwas Bubarkan Paslon Iwan
Kediri,_Paslon walikota wakil walikota Iwan Boedianto dan Arifin Asror, kemarin di bubarkan Panitia pengawas (Panwas Pilwali), karena melanggar zona Kampanye, Paslon Iwan mestinya berkampanye di wilayah kota, namun sekitar 100 pendukung Iwan, berkampanye di warung rujak di desa Banaran.
Menurut ketua Panwas Pilwali Kota Kediri Ali Rahmat, wilayah kecamatan pesantren di peruntukan untuk paslon Rinto dan Zaini. Selirh jadwal sudah tertata dengan baik, jika melanggar, maka panwas pasti bertindak. "Kemarin paslon Iwan melakukan pelanggaran zona atau wilayah kampanye, maka Panwas dengan tegas membubarkannya", ujar Ali Rahmat.
Panwas juga telah mensomasi delapan paslon yang memasang gambar di lokasi terlarang, Seperti di Jl. Basuki Rahmat, Jl Diponegoro, Jl Mayjen Sungkono, serta di depan sekolahan perkantoran dan di pohon lindung. "Sesuai dengan Perda no 37 tahun 2008, panwas berhak mencabut atau mengeksedkusi gambar Paslon yang di pasang tidak sesuai aturan", ujar Ali Rahmat.
Di hari pertama kemarin, paslon ada yang melakukan money politik yakni di sekitar kampung Ngalik kelurahan Dandangan. Paslon Heru Marwanto, ketahuan memberikan uang 5 ribu hingga 10 ribu serta sebuah kaos dan Stiker. Saat ini Panwas sudah mendata dan menyiapkan laporan polisi. Tentang Money politik yang dilkaukan Paslon Heru Marwanto di desa Ngaglik. Panwas juga telah mendata pelau penyebaran uang di Mojoroto gang 8 yang dilakukan Paslon Rinto dan Zaini. "Kita sudah terjunkan Petugas Lapangan di tiap kelurahan untuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan Paslon walikota dan Wawali", ujar Ali Rohmad ketua Panwas Pilwali. (nal) 

hasEML = false;