TEWAS

Petugas Jaga, Temukan Mayat di Bendungan Waru Turi
Kediri – Warga Gampengrejo, menemukan mayat di kawasan wisata Bendungan Gerak Waru Turi desa Gampengejo Kecamatan Gampangerejo, Kediri, kemarin. Mayat belum teridentifikasi tersebut diduga supporter Persik Kediri. Hal itu dilihat dari kaos oblong warna ungu yang dikenakan dan bertuliskan persikmania.

Mayat pria berusia sekitar 22 tahunan itu, memiliki ciri-ciri tinggi sekitar 167 cm, rambut panjang dikuncir belakang, mengenakan celana pendek berwarna hitam, serta mengenakan giwang perak di telinga kirinya. Kali pertama ditemukan oleh Mairin (35), petugas jaga bendungan dalam kondisi tertelungkup sekitar pukul 05.00 subuh. Saksi menemukan mayat saat mencari rongsokan di pinggiran bendungan sebelah timur. Kemudian saksi memberitahu Suwanto (48) juru pintu bendungan, yang selanjutnya dilaporkan ke Polsek Gampengrejo. "Saat itu saya sedang piket malam, mendapatkan laporan penemuan mayat, kemudian saya melapor ke Polsek Gampengrejo,"ujar Suwanto ditemui di Bendungan Gerak, Jumat (20/3/2009). Petugas segera berupaya mengangkat mayat korban dibantu oleh warga setempat dan petugas bendungan. "Kami membawa korban ke RSUD Gambiran untuk keperluan outopsi guna mengetahui penyebab kematian. Selain itu juga berkoordinasi dengan jajaran untuk mengetahui keluarganya,"ujar Kapolsek Gampengrejo AKP Mariadji
=====
Mayoritas Parpol Kediri Tidak Kirim Surat Pemberitahuan
Kediri,-Panwaslu Kota Kediri, harus bekerja ekstra, memantau aktifitas kampanye, seluruh Partai Politik peserta Pemilu, karena hampir 80 persen tidak mengirim surat pemberitahuan.
Menurut Hasan Basri, Anggota Panwaslu Kota Kediri pemantauan secara aktif dilakukan Panwaslu Kota Kediri, bekerjasama dengan Panwascam di 3 Kecamatan di Kota Kediri. Petugas langsung terjun ke lapangan, untuk memantau setiap aktifitas kampanye, yang dilakukan caleg dan Partai Politik.
Panwaslu Kota Kediri, juga tetap membiarkan aktifitas kampanye yang dilakukan tanpa surat ijin pemberitahuan. Dengan catatan, selama kampanye berlangsung, tidak ditemukan pelanggaran. Hasan Basri mengatakan, Panwaslu Kota Kediri, terpaksa harus pro aktif mencari informasi dan memantau setiap kegiatan kampanye, dalam bentuk apapun.. “kita yang aktif pantau kampanye”, ujar Hasan Basri
Hasan Basri menambahkan, selama 4 hari masa kampanye, Panwaslu Kota Kediri mencatat, terjadi 5 pelanggaran. Partai Golkar 3 pelanggaran, dugaan money politik, menggunakan gedung sekolah untuk kampanye, serta mencantumkan jabatan dalam baliho caleg, dari PAN caleg menggunakan kegiatan fogging untuk bagi bagi stiker, dan sisanya pelanggaran administrasi. (nal)

RAPERDA TERLANTAR

Ditinggal Kampanye Dua Raperda Terlantar
Kediri,-Akibat anggota DPRD Kabupaten Kediri, berkampanye, pembahsan Raperda Pelayanan Publik dan Raperda Kesehatan, ditinda hingga kegitan kampanye Legislatif berakhir.
Memasuki masa kampanye Pemilu Legislatif, hampir 90 persen Anggota DPRD Kabupaten Kediri, yang maju sebagai caleg, mulai mengikuti kampanye. Akibatnya, gedung DPRD di Jalan Sukarno Hatta Katang, mulai terlihat lengang. Beberapa aktifitas di gedung Dewan ikut telantar. Bahkan rencana pembahasan 2 Raperda inisiatif, yakni Raperda Pelayanan Publik dan Kesehatan, terpaksa ditunda, hingga kampanye berakhir.
Erjik Bintoro Ketua DPRD Kabupaten Kediri mengatakan, agar lebih focus dan maksimal, pembahasan Raperda Pelayanan Publik dan Kesehatan, baru akan digelar setelah jadwal kampanye selesai, 6 April mendatang. “Kalu di paksa sekarang hasilnya kurang bagus nanti setelah masa kampenye masih ada waktu”, ujar Erjik
Menurut Erjik Bintoro, selama masa kampanye, anggota Dewan yang maju sebagai caleg, mendapatkan kelonggaran untuk menggelar kampanye. Meski begitu, anggota Dewan juga harus tetap menjalankan tugsanya sebagai wakil rakyat(nal).

=====
Langgar Kampanye, Panwaslu Kota Kediri Proses Ketua Golkar
Kediri, Panwaslu Kota Kediri, masih memproses pelanggaran yang dilakukan Tamam Musthofa, Caleg dari partai Golkar yang melakukan kampanye tertutup di ruang sekolah miliknya di kelurahan Bence kemarin.
Hasan Basri, Anggota Panwaslu Kota Kediri, mengatakan, minggu malam mendapat laporan dari panwas kecamatan, Tamam Musthofa caleg dari Golkar melanggar aturan kampanye. Tamam diketahui, menggelar sosialisasi pencalonan dirinya, di sebuah lembaga pendidikan di Kelurahan Bence.
Namun, saat dikonfirmasi Panwas, Tamam mengaku, lembaga pendidikan yayasan Nurul Islam tersebut, miliknya sendiri. Padahal, meski milik pribadi, kampanye menggunakan sarana pendidikan dilarang.
“Panwaslu Kota Kediri, hingga kini masih memproses pelanggaran yang dilakukan Tamam Musthofa. Namun kampanye di lembaga pendidikan, termasuk pelanggaran pemilu.”, ujar Hasan Basri.
Hasan Basri menambahkan, pihaknya juga berencana langsung mengecek ke lokasi, untuk memastikan adanya pelanggaran. Jika memang terbukti terjadi pelanggaran, akan diproses sesuai aturan yang ada.
Sementara itu, Kasus dugaan penggunakan dana jaring aspirasi masyarakat (jamas) untuk kegiatan kampanye salah satu calon anggota legislatif (caleg), dilempar kembali ke panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kota Kediri. Dikembalikannya kasus yang tengah membelit salah satu caleg DPRD Kota Kediri dari Partai Golkar Juwito itu, setelah penegak hukum terpadu (Gakumdu) Kota Kediri mementahkannya. Kasat Reskrim Polresta Kediri, AKP Slamet Pujiono mengatakan, kasus itu dikembalikan ke Panwaslu, karena belum mengarah ke ranah pidana pemilu. "Gakumdu memiliki pertimbangan lain, sehingga kasus itu dikembalikan," kata Slamet, Senin (16/3/2009). Sesuai dengan keterangan anggotanya yang juga sebagai penyidik di lembaga hukum Gakumdu, (Kepolisian, Panwas dan Kejaksaan) itu menyebutkan, pertimbangannya terdapat dalam penerapan pasal yang menyatakan bahwa kegiatan Juwito dianggap menggunakan fasilitas negara. "Mungkin Gakumdu menilai kegiatan itu tidak dapat dikatakan menggunakan fasilitas negara, atau makna dari penggunaan fasilitas ini yang akhirnya kejaksaan memberikan masukan ke panwas. Namun, kasus itu hingga kini belum masuk ke kami," terang Slamet. sedangkan Ketua DPRD Kota Kediri Bambang Hariyanto mengatakan, dalam penggunaanya, dana jamas harus dapat dibuktikan secara fisik, dan salah jika dibagi-bagikan. "Harus ada wujudnya, karena dalam pencairannya, harus melalui proses pengajuan yang benar-banar dipertanggung jawabkan," katanya. Sebagaimana diketahui, Juwito, Anggota DPRD Kota Kediri aktif disemprit panwaslu, karena megumpulkan massa. Panwas menuding Juwito telah menyalahi undang-undang, karena diduga menggunakan dana jamas dari APBD untuk kampanye. Kemudian, panwas melaporkan kasus itu ke Gakumdu dengan alat bukti, berupa keterangan saksi dan barang bukti foto kegiatan, rekaman serta undangan. (nal)
====
KPUD Kab. Kediri Awali Kampanye Damai
Kediri,-Mengawali pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif, KPUD Kabupaten Kediri, Senin pagi, menggelar ikrar Pemilu damai, bersama 34 partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kediri.

Dalam ikrar Pemilu damai, para perwakilan dari 34 Partai Politik di Kabupaten Kediri, sepakat berperan aktif mencipatkan keamanan di wilayah Kabupaten Kediri selama kampanye hingga Pemilu berakhir. Seluruh perwakilan Partai Politik, juga menandatangani naskah berita acara ikrar, serta contoh surat suara untuk Pemilu.
Ikrar yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupateb Kediri selain diikuti perwakilan 34 Partai Politik, juga dihadiri Bupati Kediri Ir Sutrisno, Muspida, KPUD, Panwaslu, serta Kapolres Kediri AKBP Benyamin.
Ketua KPUD Kabupaten Kediri, Agus Edi Winarto mengatakan, ikrar Pemilu Damai Partai Politik se Kabupaten Kediri, akan menjadi acuan bagi Partai Politik, agar tidak memicu aksi yang bisa menimbulkan konflik selama kampanye hingga Pemilu. “Ya untuk menjaga perdamaian di Kediri”, ujar Agus Edi Winarto

Sesuai jadwal, ikrar Pemilu damai, seharusnya diikuti 38 Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Kediri. Namun, saat acara berlangsung, 4 Partai Politik menyatakan tidak hadir. 2 Partai Politik yang tidak hadir, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dan Partai Perjuangan Indonesia Baru, karena tidak memiliki pengurus. Sedangkan 2 lainnya, Partai Nadhatul Ulama dan Partai Pelopor, memiliki pengurus, tetapi tidak ada caleg, yang maju dalam Pemilu April mendatang
Sementara Kapolres Kediri, AKPB Benyamin mengancam memberikan sangsi tilang, untuk peserta kampanye, yang nekat menggelar arak arakan, tanpa menggunakan kelengkapan berkendaraan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres Kediri AKBP Benyamin, seusai menghadiri acara Ikrar Pemilu Damai di gedung DPRD Kabupaten Kediri. Meski kampanye arak arakan dilarang, namun simpatisan yang hendak menuju lokasi kampanye, biasanya memanfaatkan jalan Raya untuk kampanye.
Polres Kediri sudah menyiagakan petugas khusus, guna melakukan pengamanan selama masa kampanye, termasuk di Jalan Raya. Jika ada simpatisan partai politik, yang diketahui menggelar arak arakan di jalan tanpa kelengkapan akan langsung ditilang. “Sangsi tilang diterapkan untuk semua simpatisan Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Kediri, yang melanggar aturan lalu lintas”, ujar. Benyamin

Menurut AKBP Benyamin, meski menuju lokasi kampanye, simpatisan tetap harus mematuhi aturan, dengan mengunakan kelengkapan. Sementara itu, selama kampanye hingga 9 April mendatang, Polres Kediri secara khusus, menerjunkan 625 personil.


Sementara Kepolisian kota Kediri Sejak tahapan pilihan umum legislatif (Pileg) 2009-2014 memasuki kampanye masa terbuka Senin (16/3/2009), persaingan antar calon mulai nampak.Hal ini membuat Satuan Intelkam Polresta Kediri mulai memasang kuda-kuda untuk mengantisipasi terjadinya gejolak yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu.Kasat Intelkam Polresta Kediri AKP Paidi mengatakan, telah menerjunkan anggotanya untuk mengantisipasi persaingan tersebut, agar tidak menimbulkan gejolak. "Sejak MK menyerukan suara terbanyak, justru yang kita antisipasi adalah persaingan antar sesama caleg dalam satu parpol,"kata AKP Paidi.Persaingan tidak sehat itu, imbuh Paidi, sangat dominan menimbulkan gejolak. "Kami terus memantau pergerakan para Caleg itu, khususnya saat melakukan pergerakan massa,"papar Paidi.
Saat disinggung terkait pelaksanaan kampanye terbuka, Paidi mengatakan, hingga kini hanya tiga parpol yang telah memberitahukan Yaitu, PKS, PPP, dan PKNU."Ketentuannya, setiap parpol maupun caleg yang akan menggelar kampanye mengajukan pemberitahuan. Kemudian polisi memberikan STTP. Kami harapkan, bagi parpol maupun caleg yang belum, agar segera memberitahukan,"ujar Paidi (nal)
=====Bekas Kadisdik, Kediri Maki Ali Jadi Saksi Dalam Kasus Dak
Kediri,-Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Maki Ali, senin siang dihadirkan di pengadilan negeri kota Kediri, sebagai saksi, terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana DAK tahun 2007, senilai 9 milyar rupiah lebih.
Kejaksan Kediri telah menetapkan 3 tersangka, masing masing dari rekanan. Beberapa saksi sebelumnya juga sudah dihadirkan di persidangan, antara lain beberapa kepala SD penerima DAK, beberapa Kepala MI, serta pimpinan proyek dan konsultan proyek. Pada persidang Bekas Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Maki Ali, di tanya, terkait penyimpangan dana DAK tersebut.
Maki Ali mengaku tidak mengetahui realisasi penggunaan dana DAK, karena merupakan sistem swakelola dan semuanya sudah diserahkan pada kepala sekolah masing masing. Usai persidangan, Maki Ali mengaku siap memberikan keterangan yang dibutuhkan penegak hukum. “Kami siap memberikan keterangan”, ujar Mali Ali
Seperti diberitakan sebelumnya, DAK tahun 2007 yang berasal dari APBN sebesar 8 milyar dan dana pendamping 1 milyar dari APBD Kota Kediri, digunakan untuk rehab 37 SD dan MI di Kota Kediri. Sesuai petunjuk teknis, seharusnya pemanfaatan dana tersebut menerapkan sistem swakelola. Tetapi Dinas Pendidikan Kota Kediri justru melakukan tender sendiri. (nal)

.

KPU KEDIRI KURANG LOGISTIK

Logistik Pemilu KPU Kota Kediri, Tak Lengkap
Kediri-Menjelang Pemilu Legisltaif 9 April mendatang, di Kota Kediri, hingga saat ini Logistik yang datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri baru tinta, lainnya belum datang. Diperkirakan sebulan menjelang hari pelaksanaan semua logistik
Menurut juru bicara KPU Kota Kediri Kristianto Gunadi, pihaknya tidak kuatir meski semua perlenglapan Pemilu darai pusat belum terkirim. Gunadi yakin, semua akan di kirim sebulan menjelang hari pemilihan. “Meski saat ini belum lengkap, namun semuanya pasti akan terpenuhi”, ujar Kristianto Gunadi..

Sedangkan di Kabupaten Kediri, menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) calon anggota legislatif (caleg) DPRD, DPP. DPR RI, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten kekurangan ribuan kota dan bilik suara. KPU Kabupaten saat ini masih mengajukan ke Propinsi untuk menambah Kota da bilik agar tak mengganggu Pemilu Legislatih.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Kediri Agus Edi Winarto, di KPU Kabupaten Kediri, kebutuhan untuk kotak suara sebanyak 16.492 kotak, sementara kotak suara yang tersedia dalam kondisi baik hanya Rp 15.085, sehingga harus menambah sebanyak 1.407 kotak.Sementara itu, untuk bilik suara sebanyak 13.641 bilik dalam kondisi baik, sedangkan jumlah yang dibutuhkan adalah 16.388, sehingga harus ada penambahan sebanyak 2.747 bilik suara.Agus Edi menjelaskan, kekurangan logistik di KPU Kabupaten Kediri tersebut, dikarenakan dua hal yakni, adanya pertambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 2.600 TPS pada Pilihan Gubernur (Pilgub) putaran II kemarin, menjadi 4.097 TPS untuk Pileg mendatang. "Sebelumnya, untuk tiap kecamatan hanya butuh 2 kotak suara, sekarang harus 4 kotak suara,"tandas Agus Edi.

Penyebab kedua, adanya kerusakan sejumlah logistik yang berada di gudang KPU Kabupaten Kediri. Namun demikian, Agus Edi, belum dapat menyebutkan angka kerusakan dari logistik sisa Pilgub putaran II kemarin. "Yang penting ada, namun jumlah yang rusak saya tidak terlalu paham. Kerusakan pada kunci, kondisi kotak, dan bentuk kotak yang ringsek,"imbuhnya. Agus
Agar tidak mengganggu proses persiapan sampai pada (H-10), pihaknya langsung mengajukan kekurangan itu ke KPU Provinsi. "Batas akhir persiapan pemilu adalah (H-10), atau sepuluh hari sebelum tanggal 9 April 2009 mendatang. Semuanya harus sudah siap, dan tidak ada masalah,"tegas Ketua KPU Kabupaten Kediri Agus Edi Winarto. (nal) Kebakaran Landa Kediri
Kediri,-Kebakaran hebat terjadi di Dusun Belor, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Kamis (19/2/2009) dini hari. Tiga buah kandang ayam ludes dilalap si jago merah.Beruntung, dalam insiden kebakaran itu tidak menelan korban jiwa, namun sebanyak 15.200 ekor ayam terpanggang. kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.Tiga kandang ayam yang terbakar yaitu, dua kandang milik Hj Imtorika (60), ibu dari Kepala Desa (Kades) Bendo Ali Muhson, dan sebuah lagi kandang milik Imam Turmudi (41), warga Dusun Bendosari, Desa Bendo, Pare, masing-masing berisi sekitar 5.000 ekor ayam potong.Menurut keterangan Sudarman (25), salah satu pekerja, kejadian diketahui sekitar pukul 01.00 WIB. "Saya melihat api berkobar di kandang milik Imtorika, lantas saya memberitahu Nanang (26), teman saya,"ujarnya.Karena angina kencang, jilatan api yang berasal di kandang sebelah selatan itu, kemudian merambah ke dua kandang ayam yang berada di dekatnya. Para pekerja yang panik, hanya mampu menyiramkan air, dari timba untuk memadamkan api.Kejadian itu sempat menjadi perhatian massa, karena warga datang mengepung kandang ayam yang berada di area persawahan tersebut. Kurang lebih dua jam kemudian, mobil pemadam dari PMK datang ke lokasi.Tidak lama berselang, akhirnya api berhasil dipadamkan. Namun, saat itu tiga kandang yang terbuat dari kayu, dan atap rumbai itu sudah ludes, dan rata dengan tanam. "Tidak ada yang tersisa, kecuali abu dari sisa kebakaran itu,"sahut Nanang.Sementara itu, Kapolsekta Pare AKP Agus Garbo mengatakan, diduga api berasal dari oven, penghangat anak ayam. Dari penghangat yang terbuat dari arang di kandang itu, api merember, lalu menjalar ke kandang lainnya. (nal)
=====
Presdir GG Ganti
Kediri- PT Gudang Garam Tbk Kediri menunjuk Susilo Wonowidjojo menjadi Presiden Direktur (Presdir) yang baru. Posisi sebelumnya dipegang Djajusman Surjowijono yang mengundurkan diri."Dalam RUPS 17 Februari 2009, pemegang saham menyetujui penunjukan Susilo Wonowidjojo sebagai presdir yang baru," kata Corporate Secretary PT Gudang Garam Tbk, Heru Budiman .Selain menunjuk Presidir GGRM yang baru, RUPS juga menyetujui pengangkatan presiden komisaris yang baru. Juni Setiawati Wonowidjojo ditunjuk sebagai presiden komisaris menggantikan Rachman Halim yang telah meninggal dunia. (nal)

SPBU PROTES KEDIRI

120 SPBU Se Kediri Gugat Pemerintah Beri Ganti Rugi
Kediri,-Sedikitnya 120 pemilik Stasiun Pengisian bahan bakar Umum (SPBU) se eks karesidenan Kediri, kemarin mengirimkan surat protes ke pemerintah pusat. Mereka merasa dirugikan akibat pemerintah secara mendadak menurunkan harga bensin dan Solar, Sabtu lalu.
Suyanto ketua Himpunan wiraswastawan nasional minyak dan gas bumi (Hiswana Migas), di wilayah Kediri ada 120 pengusaha. Mereka sudah berkumpul dan meminta ganti rugi pada pemerintah pusat karena telah rugi 500 rupiah perliter. “Rata rata para pemilik SPBU dirugikan 20 hingga 50 juta rupiah”, ujar Suyanto.

Menurut Suyanto, para pengusaha, saat membeli BBM ke depo dengan harga bensin 5.500 perliter. Saat stok masih banyak, tiba tiba pemerintah Pusat menurunkan harga menjadi 5.000 rupiah perliter. Sehingga harga jual dan harga beli selisih 500 rupiah perliter. “Kita sudah Kirimkan suart ke Pemerintah pusat untuk minta ganti rugi”, ujar Suyanto

Sementara juru bicara depot Pertamina Madiun yang membawahi wilayah Kediri, Aji Anom menyatkan belum bisa memutuskan apakah akan mengganti pada para pengusaha atau tidak. Semuanya di serahkan pada pemerintah pusat. “Kita akan teruskan tuntutan para pengusaha, terserah pemerintah pusat”, ujar Aji Anom (nal)


DPRD Kediri Tolak Pemekaran Kecamatan
Kediri,-DPRD tolak rencana pembagian wilayah kecamatan dari tiga kecamatan menjadi 6 wilayah kecamatan di Kota Kediri. Pasalnya hingga saat ini pelayanan di tiga kecamatan belum maksimal.

Menurut juru bicara komisi A bidang pemerintahan DPRD kota Kediri Heru Ansori, wilayah Kota Kediri, saat ini masih belum waktunya. Pembagian wilayah dengan memecah tiga wilyah kecamatan menjadi enam wilyah hanyalah menghambur hamburkan uang rakyat. “Saat ini belum saatnya pemekran cukup tiga kecamatan saja yang penting pelayanan maksimal”, ujar Heru Ansori.

Menanggapi penolakan anggota DPRD, Ketua Badan Perencananan Pembangunan Kota Kediri Bambang Basuki Hanugrah, menjelaskan, berdasarkan penelitian dan survey kelayakan pengembangan kecamatan di Kota Kediri, saat ini, proses pengembangan atau pemekaran Kota Kediri masih dalam taraf awal, proses pembentukan masih butuh waktu. “Kita masih butuh waktu untuk mewujudkan rencana pemekaran kecamatan di Kota Kediri”, ujar Bambang. (nal).

Ditipu Istri Oknum TNI, Calon TKI Lapor PolisiKediri-ditipu istri oknum TNI, sedikitnya 8 orang calon tenaga kerja indonesia (CTKI) dari berbagai kota dio eks karesidenan Kediri, kemarin lapor ke Polisi. Mereka melaporkan Nunik Irianingtyas, isti oknum TNI yang diduga telah melakukan penipuan, dengan modus menjanjikan pekerjaan ke
luar negeri.Para CTKI, merasa di rugikan Nunik karena mereka telah menyerahkan sejumlah uang kepada terlapor sebagai uang muka biaya bekerja ke Luar Negeri. Meski sudah setor, namun, hingga kini tidak juga di berangkatkan keluar negeri. Selain delapan orang, menurut mereka masih ada 43 CTKI, yang di tipu Nunik.Modusnya, Nunik warga di Jl Penanggungan, Mojoroto Kota Kediri, mengaku sebagai Petugas Lapangan (PL), sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Salah seorang korban, Suwardi (37), warga Tanjung Anom, Tulungagung, mengatakan telah menyetorkan uang muka sebesar 20 juta rupiah. awal bulan Maret 2008 lalu. Nunik menjanjikan akan memberangkatan Suwardi bulan Agustus.” Bu Nunik menwarkan kerja ke Korea, namun setelah setor 20 juta rupiah, ternyta tak ada kejelasn hingga sekarang”, ujar wardi
Wardi, dengan CTKI lain sempat melakukan pertemuan dengan Nunik. Mereka, berniat menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan dengan meminta kembali uang yang bernilai ratusan juta tersebut. "Bu Nunik juga sempat membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut, kenyataanya semua diingkari,"cetus Wardi.Korban lain,Purnomo (32), mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 17,5 juta kepada Nunik. Namun hingga kini tak ada kejelasan. "Semua korban merasa kecewa dengan perbuatan Bu Nunik, Kamipun melaporkan ke Polresta.”, ujar Purnomo
Sementara itu, Kepala Bina Mitra Polresta Kediri Abraham Gurem-Gurem, menyatakan kasus penipuanmCTKI, telah di tangani satreskrim untuk di tindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku. “Petugas sudah menangani kasus penipuan tersebut”, ujar Gurem-Gurem. (nal)


Lansia Kabupaten Kediri Peringati Hari IbuKediri-Lansia, se Kabupaten Kediri, kemarin menggelar peringatan hari ibu ke 80, dengan lomba Fashion show. Puluhan nenek yang berasal dari berbagai tempat di Kabupaten Kediri. Mereka memamerkan kelincahannya bergaya seperti peragawati saat diatas panggung. Lomba fashion show tersebut digelar di Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri. Puluhan wanita lanjut usia (lansia) itu tidak canggung, ketika mengenakan busana adat jawa, demi merebut perhatian dari para dewan juri. Meskipun, usia mereka lebih dari 60 tahun. Bahkan, beberapa peserta terlihat gemetar ketika berjalan, namun tetap percaya diri (PD).Suharyati (65), salah satu peseta yang berasal dari Kecamatan Plosoklaten mengaku optimis akan merebut juara pertama. Bahkan, diakui nenek 13 cucu itu, telah mempersiapkan diri, berdandan merias diri di salon sejak pukul 06.00 pagi. "Saya sudah terbiasa dengan kegiatan seperti ini, karena saya sering ikut show karawitan kemana-mana"ujar Suharyati.
Kabag Humas Pemkab Kediri, Siigit Raharjo menyatakan acara Fashion show untuk nenek nenek di gelar di SLG, untuk pengenalan SLG sebagai tempat kegiatan seklaligus untuk memperingati hari ibu yang ke 80. “Kita peringati hari ibu untuk mengenang jasa para Pahlawan”, ujar Sigit. (nal)


Cinta Di Tolak, siswa Gantung DiriKediri-Cinta ditolak, Siswanto (17) pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Chandabirawa, Pare tinggal di Dusun Purworejo, Desa/Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, kemarin nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.putra pasangan Sutaji (45) dengan Sumiati (39)itu ditemukan tewas dalam keadaan (menggantung) di kamar rumahnya. mayat siswa klas III itu ditemukan Dian (16), teman sekolahnya, asal desa setempat. Saksi datang ke rumah korban, karena sebelumnya mendapat SMS. "Sekitar pukul 04.00, Siswanto mengirim sebuah pesan lewat SMS yang isinya singkat. Saya mau pamit"ujar Dian.Melihat kejadian itu Dian terkejut, serta shok berat, dengan mata kepalanya sendiri temannya terlihat menggantung di blandar kamar, dengan seutas tali plastik yang disambung ikat pinggang. Spontan, saksi menjerit histeris, hingga terdengar oleh orang tua korban. Sutaji dan Sumiati pun langsung menuju kamar korban dan melihat anaknya sudah meninggal dunia. Tidak lama kemudian, puluhan tetangga dan perangkat desa setempat datang. Kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek Kepung. Petugas, langsung mendatangi lokasi. Petugas mendapati sepucuk surat wasiat yang diduga ditulis korban sebelum meninggal dunia.Surat itu berisi permintaan maaf kepada orang tuanya. 'Bapak, Ibu aku pamit arep lungo adoh, sepurane sing akeh. Sepurane sing akeh, terakhir kulo titip salam kanggo Kristina (Bapak-Ibu saya pamit mau pergi jauh, maaf dan terakhir titip salam buat Kristina).Data yang berhasil dihimpun wartawan, bahwa Kristina adalah seorang gadis yang tinggal di Dusun Jomblang, Desa Asmoro Bangun, Kecamatan Puncu. Namun, belum diketahui secara pasti kedekatannya terhadap korban.Sementara itu, Kapolsek Kepung AKP Gunawan Sudaryanto mendampingi Kapolres Kediri AKBP Drs Benyamin MM mengatakan, kejadian itu murni bunuh diri. "Motif bunuh diri, diduga karena masalah asmara," ujar AKP Gunawan (nal)

DIREKTUR RSU KUSTA KEDIRI TERSANGKA

Bekas Direktur RS Kusta Kediri Tersangka Korupsi Alat Medis dan Obat
Kediri-Bekas direktur RS Kusta Kota Kediri Bambang Ermanaji, di tetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan dan obat-obatan. Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi (Satipikor) Kepolisian Kota Kediri, hingga saat ini masih mengembangkan penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan obat-obatan dan peralatan medis di Rumah Sakit (RS) Kusta Jl Veteran Kota Kediri tersbut.
Kapolresta Kediri AKBP Drs Dedy Prasetya mengatakan dalam waktu dekat akan segera memanggil Bambang Ermanaji, bekas Direktur RS Kusta Kediri. Bambang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 35 juta rupiah. Dedy berjanji dalam waktu dekat segera memanggil tersangka “Petugas telah memeriksa tiga saksi, Mingga ini tiga saski lainnya akan diperiksa. Jika enam saski sudah diperiksa, tersangka akan segera di panggil untuk diperiksa”, ujar Kapolresta kemarin di kantornya.
Informasi yang berhasil digali wartawan ini, kasus tersebut terjadi pada rumah tangga anggaran tahun 2006-2007 lalu. Hasil audit dari Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, ditemukan indikasi penyelewengan anggaran pengadaan obat-obatan dan peralatan medis RS Kusta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selanjutnya, hasil audit tersebut diserahkan ke Polresta Kediri untuk dilakukan pengembangan. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai keterangan, penyimpangan tersebut dilakukan dengan jalan membuat dokumen fiktif. Yakni, RS Kusta berkerja sama dengan sebuah apotik di wilayah Kediri merekaya laporan keuangan.
Kapolresta menjelaskan RS Kusta memperoleh anggaran dari APBD untuk kegiatan pengadaan obat-obatan dan peralatan medis sebesar Rp 80 juta. Padahal, dari hasil pemeriksaan diketahui, hanya menghabiskan dana sekitar Rp 34 juta. Sisanya sekitar Rp 35 juta rupiah diduga diselewengkan. “Saat ditanya petugas, Bambang mengelak telah menggunakan dana tersebut”, ujar Dedy
Saat ditanyakan alasan polisi tidak menahan tersanggka, Dedy menyatakan tersangka berada di luar Kediri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti, serta tidak akan melarikan diri. “Tersangka tidak dikhawatirkan melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti. “kami akan segera memanggil untuk memintai keterangan"ujar Kapolresta
Dedy menambahkan, keanam saksi yang telah diperiksa juga akan di jadikan tersangka karena terlibat dalam dugaan korupsi. “Keenam saksi yang telah diperiksa dan mengakui perbuatan. Mereka dijerat pasal 55 KUHP. Yakni turut serta melakukan kejahatan”. Tambah Kaporesta. (nal).

===========
Elpiji Konversi Langka Warga Resah

KEDIRI – Kebijakan pemerintah merubah bahan bakar minyak (BBM) ke Liquid Petrolium Gas (LPG) ternyata menimbulkan persoalan, setelah beberapa hari yang lalu program konversi tersebut di Kota Kediri mengalami kemacetan sekarang giliran gas tersebut kembali langka dari peredaran, pemasok elpiji pun mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.

Menurut Aminah, pemilik toko yang juga memasok gas ukuran 3 Kg terpaksa menutup usahnya selama tiga hari ini, pasalnya gas mengalami kemacetan. “Sudah tiga hari ini kami tutup, Karena tidak ada gas,” ujar Aminah.
Padahal dalam sehari dirinya bisa menjual gas sebanyak 600 tabung dengan keuntungan Rp. 750 per tabung, belum lagi keuntungan dari menjual selang dan tabung plus gas. “Iya terpaksa tutup mas, dari kemarin banyak pembeli kami yang kecewa karena tidak mendapatkan gas,” lanjutnya.
Lebih lanjut Aminah mengatakan, keterlambatan pasokan gas LPG tersebut adanya kerusakan pengisian di Stasiun pengisian dan pengangkutan bulk Elpiji (SPPBE) Ngebrak. “Pada alat pengisiannya mengalami kerusakan,” ujarnya.
Namun kelangkaan elpiji selama tiga hari tersebut dibantah oleh Suyatno selaku General Manajer operasional SPPBE Kediri, yang mengatakan keterlambatan stok pengiriman untuk seluruh wilayah jatim tersebut hanya berlangsung satu hari saja.
“Memang keterlambatan pengiriman elpiji hanya selama satu hari, dikarenakan adanya keterlambatan kapal tengker, namun untuk stok sekarang sudah lancar,” jalasnya
Sementara itu semenjak adanya program konversi diwilayah Kediri, peningkatan pengisian gas elpiji naik dua kali lipat. Dari sebelumnya 75 ton per hari menjadi 125 ton perhari. (nal).




Warga Jegles Protes Pembangunan Jembatan
Kediri –Ratusan warga desa Jegles kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, memprotes pembangunan jembatan di desanya, karena pembangunan jembatan tidak sesuai bestek atau rencana.
Menurut Sunaryo, bentuk bangunan jembatan yang menghubungkan Dusun Sukorejo dengan Desa Keling tidak sesuai dengan gambar perencanaan semula, serta kualitas konstruksi bangunan asal-asalan, meski telah menghabiskan dana ratusan juta rupiah. "Warga telah melaporkan dugaan penyelewengan dana pembangunan jembatan ke polisi”, ujar Sunaryo
Dugaan penyelewengan dana tersebut menueurt Sunaryo terungkap setelah warga berkonsultasi dengan salah seorang ahli bangunan. " Hasil konsultasi dengan ahlii bangunan menyimpulkan pembanguan jembatan itu tidak sesuai dengan anggaran yang di gunakan." Tamnah Sunaryo
Awalnya jembatan Jegles hanya sebuat jembatan sederhana yang terbuat dari anyaman bambu. Untuk memperpendek jarak tempuh dan mempersingkat waktu serta memudahkan sarana transportasi, akhirnya warga berinisitif untuk membangun jembatan tersebut.
Pembangunan jembatan dimulai sejak awal tahun 2007 dan diresmikan pada awal 2008 lalu. Gejolak masyarakat mulai muncul setelah melihat bentuk jembatan. Yaitu, menceng serta dinilai membahayakan pengendara. Mengingat, medannya yang curam. Padahal, dibawahnya terdapat jurang.
Banyak warga yang justru takut untuk lewat jembatan tersebut. Apalagi ketika musim penghujan turun, lintasan menjadi licin. "Jika musim penghujan menjadi licin, sehingga membuat warga takut melewatinya" keluhnya
Informasi yang berhasil digali, proyek pembangunan jembatan tersebut menelan dana sekitar 165 juta. Yakni, dari bantuan PNPM Mandiri sebanyak Rp. 96,7 juta dan swadaya masyarakat berupa iuran dan tenaga pengerjaan.
Sementara Kepala Desa (Kades) Kepung Umar Fauzi saat dikonfirmasi membantah jika proyek pembangunan jembatan tersebut menyalahi bestek dan ada dugaan penyelewengan dana. Fauzi yang juga menjadi salah seorang kepanitian proyek mengaku, pembangunan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan."Semuanya sudah sesuai, dan tidak ada masalah" katanya. Dia menganggap, bahwa protes hingga laporan warga masyarakat ke Polres Kediri tersebut hanyalah kesalahpahaman semata.
Kasatreskrim Polres Kediri AKP Didit Prihantoro mendampingi Kapolres Kediri mengatakan, pihaknya tengah menangani kasus tersebut. Ketika ditanya tentang dugaan penyelewengan dana atau mark up pada pembangunan jembatan tersebut, ia masih belum bisa memastikannya. “Kami masih melakukan penyelidikan kasus tersebut, serta sedang memeriksa para saksi”,jelas Didit (nal)

Ratusan Calon PNS Gagal Tes
Kediri – Sekitar 607 Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kediri, gagal sebelum menjalani tes karena kesalahan kecil dan tidak hadir saat tes tanpa pemberitahuan secara resmi ke panitia
Menurut Pjs sekretaris Kota Kediri Hasyim Nawawi, hingga pertengahan tes berlangsung, daftar calon PNS yang kosong lebih dari 600 orang Jumlah CPNSD yang dinyatakan gugur tersebut, diperoleh berdasarkan rekapitulasi daftar hadir peserta tes tulis dalam rekrutmen CPNSD di Kota Kediri. "Sampai batas waktu tes, sebanyak 607 CPNS tidak hadir. Otomatis mereka dinyatakan gugur," ujar Pjs.Sekkota Kediri, Hasyim Nawawie.
Hasyim yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kediri, menambahkan, besarnya jumlah CPNSD yang mundur atau gagal ikut tes tulis kemarin, karena hingga batsa waktu tak ada kabarnya. "Selain karena tak hadir dalam tes, ada juga yang dipulangkan petugas jaga, karena menggunakan celana jeans serta sandal japit. Karena tak disiplin mereka di keluarkan.," tambah Hasyim.
Hasyim menduga, ketiadakhadiran sejumlah CPNSD dalam tes tulis, karena calon pegawai bersangkutan mengiukti tes di daerah lain. "Kebetulan tes ini kan dilaksanakan berbarengan di Jawa Timur, jadi kemungkinan mereka daftar dan ikut tes di daerah lain," ujar Hasyim
Di Kota Kediri, jumlah pelama CPNSD sebanyak 6.304 orang. Jumlah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk ikut tes tulis ebanyak 4.440 calon Adapun jumlah formasi yang diperebutkan hanya 217 pegawai.
Sementara tes CPNSD di Kabupaten Kediri diikuti 8.817 orang. Mereka adalah pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri. Hingga pendaftaran ditutup tercatat jumlah pendaftar sebanyak 11.134 orang. Hasil seleksi administrasi menyebutkan 2.317 pendaftar tidak memenuhi syarat. Diantaranya karena tidak menyertakan pas foto, foto copy ijazah tidak dilegalisir, dan ketidaksesuaian pendidikan dengan formasi yang dilamar.
Kerumunan para peserta nampak di 16 lokasi ujian yang tersebar di Pare sejak pagi. Gedung – gedung sekolah seperti SD, SMP, dan SMA dimanfaatkan Pemkab untuk ujian. Total ada 447 ruangan. jumlah peserta berkisar 20 orang tiap ruang. Para peserta ini berkonsentrasi ujian tulis yang meliputi Test Pengetahuan Umum (TPU), Test Bakat Skolastik (TBS), Skala Kematangan, dan Test Kompetensi Bidang (TKB).
Kabag Humas Pemkab Kediri Sigit Rahardjo menyatakan setelah ujian selesai, soal-soal ujian akan dimusnahkan sesuai petunjuk Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Agar tahun berikutnya tidak diperjualbelikan”, kata Sigit.
Bupati Kediri Sutrisno kemarin meninjau pelaksanaan ujian di tiga lokasi yakni SD Pare I, SMP 2 Pare, dan SMA 2 Pare. Di SD Pare I, sebanyak 600 peserta ujian menempati 30 ruang. Sedangkan di SMP 2 Pare ada 21 ruang ujian dengan peserta ujian sebanyak 418 orang, dan di SMA 2 Pare, 54 ruang digunakan oleh 1.080 peserta ujian.
Di Kediri ada 342 posisi yang diperebutkan para peserta ujian CPNSD, yakni 222 untuk guru, 73 untuk tenaga kesehatan, dan 43 posisi tenaga teknis. Untuk mengetahui hasilnya, peserta harus menunggu pengumuman berikutnya. Karena hingga saat ini belum ada kepastian tentang tanggal diumumkannya hasil test. Pihak BKD masih menunggu instruksi dari Pemerintah Propinsi. (nal).


Kabut Tebal Selimuti Lokasi Wisata Irengolo Kediri
Kediri - Kabut tebal menyelimuti kawasan pariwisatan Air Terjun Ironggolo dan Dolo di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Tebalnya kabut di lokasi wisata andalan Kabupaten Kediri, sangat membahayakan pengunjung, karena pandangan mata hanya mampu menembus jarak 5 hingga, hingga rawan kecelakaan.
Akibat tebalnya kabut, ratusan wisatawan kemarin terpaksa mengurungkan niatnya untuk naik ke area wisata air terjun di lereng Gunung wilis tersebut. Kabut mulai terlihat di kawasan Dusun Besuki Desa Jugo yang berada di jalur sebelah selatan. Sedangkan dari jalur utara, kabut tebal terlihat sejak memasuki Dusun Badut Desa Jugo.
Menurut warga Badut Susilo (30), jika hujan turun di pagi hari, kabut tebal akam menyelimuti lereng wilis di sekitar lokasi Hal yang senada juga dikatakan Sulis (25) salsah seorang wisatawan warga Wates Kediri, memilih pulang tak jadi berwisata karena takut dengan kabut yang tebal. “kami berlima rencananya berwisata namun karena gelap akibat kabut tebal, kami mengurungkan niat berwisata”, ujar Sulis.
Selain berkabut tebal, kondisi jalan masih diperbaiki. Akses jalan raya menuju area wisata Ironggolo dan Dolo juga menakutkan karena tebing kiri kanan rawan longsor saat musim hujan seperti saat ini. Seperti di Dusun Badut, apabila turun hujan, jalanan dipenuhi dengan air bercampur lumpur.
Akibat jaln penuh Lumpur, jalan licin. Akibatny warga Baduy dan sekitarnya yang akan berangkat sekolah tak berani memakai sepatu. Mereka para murid SD terpaksa melepas sepatu. “Kami terpaksa melepaskan sepatu, takut terjatuh karena jalanan licin”, ujar Didik. (nal)

Laksanakan UU Pemkot Kediri Data Pabrik Rokok
KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri akan mendata seluruh pabrik rokok yang ada di wilayahnya, sebab, ditengarai saai ini masih ada pabrik rokok illegal atau tidak membayar cukai. Pendataan itu akan dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) setempat.
Menurut Kepala Disperidagtam, Arie Kusnandar, pendataan itu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mentri Keuanan No 84/PMK.07/2008, tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, terutama pasal 4 huruf g, ayat 1. Yakni tentang penggunaan dana cukai. Disperindagtam akan melakukan pendataan terhadap pabrik rokok.yang ada di kota Kediri “Nantinya kita akan melakukan pendataan beberapa perusahaan rokok yang ada di kota Kediri , ujar Arie Kusnendar.

Apabila nantinya ditemukan pabrik rokok illegal, maka Disperindagtam akan memberikan pembinaan untuk segera mengurus surat perizinannya. “Iya kalau mereka (rokok illegal red.) tetap ngotot tidak izin dan membayar pajak cukai, maka akan kami tindak lanjuti dengan menutupnya,” tegasnya.

Sementara berdasarkan pantauan, di Kota Kediri terdapat sekitar 20an pabrik rokok, illegal mapun legal. Lebih lanjut Arie menegaskan pihaknya akan mampu menyerap dana anggaran cukai tersebut hingga akhir Desember. “Kami yakin anggaran tersebut akan bisa direlokasikan untuk melakukan database,” tambahnya. (nal).
===================
Pemkab Tegas, Terbukti Jadi Calo CPNS, Dipecat

KEDIRI-Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Kediri, Supoyo, akan memberikan sangsi tegas sampai pemecatan apabila, ada oknum PNS atau pejabat Pemkab Kediri yang terbukti menjadi calo penerimaan CPNS di Kabupaten Kediri, yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat..
“Saya akan beri sangsi tegas bila ada oknum PNS Kabupaten Kediri, yang terbukti menjadi calo penerimaan CPNS,”ungkapnya. Kamis (13/11) saat dimui diruang kerjanya.

Tidak menutup kemungkinan dalam penerimaan CPNS yang akan datang banyak oknum yang menjadi calo, dengan menjanjikan bisa memasukkan seseorang menjadi CPNS dengan membayar sejumlah uang.

Untuk mengantisipasi pengamanan tersebut, Supayo, akan menjaga ketat soal ujian CPNS dari Universitas Brawijaya hingga ke Kediri , agar nantinya ditenggah perjalanan tidak ada oknum yang membuka.“Soal CPNS akan dijaga ketat dari pengambilanya nanti di Unibra sampai di Kediri akan dijaga ketat petugas,” katanya.

Sementara itu, Supoyo memperkirakan peserta seleksi CPNS di Kabupaten Kediri, tahun ini akan mencapai lebih dari sepuluh ribu orang, mengingat jumlah formasi yang dibutuhkan di Kabupaten Kediri sebanyak 342 orang. Sehingga diperlukan 250 ruang setiap ruangnya akan diisi 40 peserta.“Tempat penyeleksian direncanakan difokuskan di Pare, dengan mengunakan ruang seluruh sekolahan yang ada di Pare, dengan demikian koordinasi dan pengawasanya akan lebih mudah,”ujarnya. (nal)
===========================
Pemkab Kediri Tak Becus Urusi ADD
KEDIRI-Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2008 Kabupaten Kediri yang molor proses pencairannya, diduga sengaja diselewengkan untuk mencari keuntungan bunga yang disimpan di Giro jasa. Pasalnya, bunga tersebut nantinya akan masuk ke rekening disetiap satuan kerja (satker).
Menurut ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Kabupaten Kediri, Sentot Djamaludin usai rapat intern Komisi A, kemarin, menyatakan pihaknya mencium adanya kesengajaan tersebut. “Belum cairnya ADD selama ini, diduga ada kesengajaan Pemkab untuk mencari untung,”ujar Sentot.
Sementara pihak Pemkab Kediri, melalui Plt. Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri, Supoyo, beralasan belum cairnya ADD karena adanya kendala administratif. Supoyo berjanji ADD tersebut akan cair bulan Novermber. “Dana akan segera kita cairkan bulan depan”, katanya.
Akobat belum cairnya ADD 2008 hingga saat ini, banyak Kepala Desa di Kabupaten Kediri menjerit, pasalnya, roda pemerintahan, pelayanan pemerintahan desa dan program pembangunan desa terhambat. Untuk menjalankan pelayanan pemerintahan desa, akhirnya banyak Kades berkorban dengan utang.
Sementaraitu, Plt. Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri, Supoyo. Membantah jika ADD yang molor pencairannya tersebut disalahgunakan disimpan di Giro Jasa untuk diambil bunganya.”Tidak benar itu jika ADD dititipkan di Giro Jasa untuk diambil keuntungan bunganya,”jelas Supoyo saat ditemui diruang kerjanya, kemarin.
Supoyo mengatakan bahwa keterlambatan pencairan ADD tersebut karena faktor kurang baiknya koordinasi. “Insya Allah, untuk tahun 2009 mendatang akan kita benahi kinerjanya sehingga tidak akan molor lagi,”ungkapnya.
Supoyo menambahkan, molornya pencairan ADD, karena ada penyakit kinerja aparat. Saat ini penyakit tersebut telah diketahuinya, sehingga 2009 dijamin tidak akan molor lagi. “ADD Tahun 2009 mendatang paling lambat bulan Juni-Juli sudah akan cair,”jelas Supoyo.
Sementara saat ini total ADD tahun 2009 sebesar 21 Miliar telah dicairkan 7 Miliar, dalam waktu dekat akan cair 7 Miliar lagi. Saat ini, berkas telah ditandatangani Sekda, sedangkan yang 7 M lagi akan dicairkan setelah selesainya SPJ dari pencairan ADD yang sebelumnya.

Di Kabupate Kediri. ada 344 desa yang akan menerima ADD 2008, namun jumlah besaran setiap desa tidak sama, berkisar antara Rp. 50 juta sampai Rp. 130 juta. Sedangkan untuk penerima ADD terbesar adalah desa Gadungan Kecamatan Puncu. Nilainya Rp. 133.972.000 dan yang terkecil Desa Wonocatur Kecamatan Gampengrejo, sebesar Rp. 56.230.000. “Besaraan ADD yang tidak sama, karena dinilai dari luas wilayah, jumlah penduduk, serta pertimbangan lain”, ujar Supoyo. (nal)
=======================



Warga Ploso Kidul Bohongi Dewan.
KEDIRI,-.Komisi A DPRD Kabupaten Kediri dibohongi laporan warga Desa Ploso Kidul terkait penambangan galian C di Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Dua hari lalu, warga melaporkan ke DPRD telah menutup penggalian tersebut.
Sebelumnya, anggota DPRD gembira atas dukungan warga sekitar lokasi telah menutup galian C.. Komisi A DPRD terus melakukan upaya agar penambangan galian C yang telah merusak lingkungan itu segera di tutu. Hasyim Asa, Ketua Komisi A DPRD Kabupeten Kediri mengatakan pihaknya telah menerima laporan bahwa warga telah menutup kegiatan Galian C tersebut. “Kita sangat terdukung upaya yang dilakukan warga tersebut, sehingga hal ini akan memperkuat tuntutan semua pihak agar Bupati Kediri menutup penggalian tersebut.”jelas Hasyim kepada wartawan, usai rapat intern komisi A, kemarin.

Menurut Hasyim, kegiatan galian C tersebut tidak sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri. “Wilayah tersebut seharusnya menjadi tata ruang wilayah untuk hutan lindung, sehingga kondidi lingkungan harus juga dijaga dari kerusakan,”ujar Hasyim.
Saat Harian Bangsa meninjau dilokasi Galian C di Desa Plosokidul, ternyata kegiatan pengerukan tanah masih terus dilakukan dan tidak sesuai dengan laporan warga kepada Komisi A DPRD. Terlihat truk-truk pengangkut tanah lalu lalang di kawasan tersebut.

Sugito, penjaga pos masuk kawasan galian C tersebut mengatakan bahwa kegiatan penggalian masih terus dilakukan. Dirinya tidak membenarkan jika ada peutupan yang dilakukan warga terhadap kegiatan galian C tersebut. “Tidak mas, masih terus buka kok penggalian disini.”ungkap Sugito kepada Harian Bangsa. Dikatakannya, kegiatan disana masih tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada upaya penutupan oleh warga setempat.

Saat ditanya adanya papan di Pos tersebut, tentang larangan menggali pasir maupun tanah dikawasan Sungai Konto tersebut, Sugito mengatakan bahwa papan tersebut sudah lama dipasang di Pos. Dari pantauan Harian Bangsa bahwa papan tersbut hanya menjadi pajangan yang tidak dipedulikan, pasalnya kegiatan Galian C masih terus berjalan. Tampak lalu lalang truk bertuliskan “Triple S”. (nal)

BEBAS ROKOK

Pemkot Kediri Akan Tetapkan Kawasan Bebas Asap RokokDiawali Seluruh Ruang Rapat
KEDIRI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) akan mengusulkan smooking area (area bebas rokok) mulai 2009 mendatang, dengan target awal, seluruh ruang rapat pada kantor, dinas dan badan di jajaran pemkot.
Seperti disampaikan Kadinkes Kota Kediri, dr. Gatot Widiantoro kalau pihaknya akan mengusulkan adanya area bebas rokok, terutama pada fasilitas umum yang berupa ruang tertutup dan menggunakan pendingin ruangan (AC). Dasarnya adalah Peraturan Mentri Keuanan No 84/PMK.07/2008, tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, terutama pasal 7 ayat 1 huruf c. “Ini erat kaitannya dengan kesehatan, akan dampak dan bahaya bagi perokok pasif, juga berdsarkan Undang-Undang dan Permenkeu” ujar Gatot Rabu kemarin.
Dijelaskannya untuk mengawali rencana ini pihaknya bersama DPRD Kota Kediri, akan melakukan peninjauan ke Jakarta pada Desember 2008 mendatang. Untuk melihat langsung dan mempelajari prosedur membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai area bebas rokok. “Kalau memungkinkan sejak awal 2009 akan direalisasikan, diawali pada seluruh ruang rapat pada kantor, dinas dan badan di jajaran pemkot,” jelasnya.
Adapun sasaran utama dari area bebas rokok kedepan, meliputi pusat perbelanjaan, supermarket, rumah sakit dan perkantoran. Selanjutnya selain menetapkan area bebas rokok, juga mengusulkan dibuatnya tempat khusus bagi perokok atau smooking area di tempat-tempat tersebut. “Sehingga perokok aktif tidak mengganggu warga yang tidak merokok, yang akhirnya bisa menjadi perokok pasif dan lebih berbahaya bagi kesehatan,” ungkapnya. (nal)


DPRD Kota Kediri Menetapkan Wali Kota Terpilih
KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, menetapkan Samsul Ashar dan Abdullah Abu Bakar sebagai Walikota dan Wakil
Walikota Kediri, periode 2009-2014, Rabu siang (12/11) kemarin, dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri, di gedung DPRD setempat.

“Penetapan Samsul Ashar dan Abdullah Abu Bakar sebagai walikota dan wakil walikota, memang baru dilakukan Rabu siang. Pasalnya, proses penetapan juga memerlukan waktu dan kelengkapan administrasi”, ujar Bambang Harianto ketua DPRD Kota Kediri.

Menurut Bambang, hasil rapat pleno KPUD tentang hasil Pilwali, sudah diserahkan ke DPRD Kota Kediri. Tetapi, ternyata banyak berkas yang kurang lengkap terutama yang menyangkut proses Pilwali. Setelah dipastikan lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi, Rabu siang baru digelar rapat paripurna penetapan Samsul Ashar dan Abdullah Abu Bakar sebagai walikota dan wakil walikota terpilih.

Bambang Harianto mengatakan, hasil penetapan dalam rapat paripurna, langsung dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. “Untuk proses selanjutnya, DPRD masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, diperkirakan dilakukan pada bulan April 2009 mendatang, bertepatan dengan akhir masa jabatan Walikota H.A Maschut,” tambah Bambang. (nal)

Antisipasi Banjir Brantas, Pasang Alat Peringatan Dini
Kediri- Mengantisipasi terjadinya banjir, Perum Jasa Tirta I Kediri memasang 5 unit early warning (alat pendeteksi dini untuk banjir) di sekitar aliran anak Sungai Brantas. Hal itu dilakukan mencegah banjir sedini mungkin.Lokasi yang dipasangi alat itu adalah Sungai Kresek (Kelurahan Dandangan, Kota Kediri), Sungai Kedak (Semen, Kabupaten Kediri), Sungai Termas (Kabupaten Kediri), dan Sungai Kalasan (Gampengrejo,Kabupaten Kediri). Sementara satu alat lagi dipasang di Sungai Kuncir (Nganjuk).Menurut Kepala Perum Jasa Tirta I, Kediri, Suhartoyo, alat pendeteksi banjir itu juga dilengkapi dengan water level untuk mengukur ketinggian air. "Jika debit air melebihi ketinggian lebih dari 100 milimeter per kubik, secara otomatis sirine berbuyi," katanya, Rabu (12/11/2008).Lebih lanjut, ia mengatakan, selain memasang early warning, beberapa alat telemetri untuk pengiriman pesan bajir juga sudah dipasang. Alat itu mengirimkan sinyal langsung di kantor tentang curah hujan yang terjadi.Peralatan telemetri itu, lanjut Suhartoyo, dipasang di beberapa lokasi wilayah Jasa Tirta I, mulai dari Bendungan Selorejo Malang sampai Jombang. Lokasi yang dipasang telemetri itu adalah Kediri, Jeli (Tulungagung), Kertosono (Nganjuk), dan Ploso (Kabupaten Kediri).Menurutnya, pemasangan alat itu sangat penting. Apalagi sekarang telah memasuki penghujan. Dikhawatirkan, jika tidak diawasi sewaktu terjadi bencana akan luput. Dia juga menyayangkan, sebagian sikap masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungan, terutama di sekitar sungai. Seperti pengerukan pasir ilegal yang terus-menerus, sehingga menyebabkan abrasi. "Seharusnya mereka memperhatikan lingkungan, meski mengeruk hasil bumi,"katanya.Yang perlu dikhawatirkan, lanjutnya, adalah dampak jika terus mengeksplorasi sumber alam tanpa memperhatikan risikonya. Di wilayah Kediri, terakhir terjadi banjir besar adalah tahun 2004. Setelah itu, banjir hanya terjadi dengan ketinggian kurang dari semester. (nal)
==========