Persetujuan Lamban, Pemkot Ancam Pemprov Jatim
KEDIRI – Pemerintah Kota (pemkot) Kediri mengancam akan menggunakan dana APBD 2008 tanpa persetujuan Pemprov Jatim. Sikap ini terpaksa dilakukan karena hingga sekarang draft Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tak kunjung mendapat persetujuan Gubernur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Kediri , Bambang Basuki Hanugerah mengatakan lambannya revisi PAK yang dilakukan Gubernur mulai menimbulkan persoalan bagi kinerja birokrasi Pemkot. Beberapa satuan kerja yang membutuhkan pencairan anggaran terpaksa menunda pelaksanaan program karena terbentur aturan. “Kalau sampai 14 hari draft PAK belum disetujui Gubernur, saya perintahkan semua dinas untuk melakukan pencairan anggaran sendiri. Ini sudah sangat menggangu kinerja birokrasi,” jelas Bambang Basuki kemarin.
Draft PAK itu menurutnya sudah diserahkan kepada Gubernur untuk direvisi sejak 10 hari lalu, pada tanggal 7 Oktober. Padahal biasanya draft itu segera diberikan kembali kepada pemerintah daerah paling lama satu minggu. Tanpa revisi dan persetujuan Gubernur Pemerintah daerah tidak akan bisa menggunakan anggaran.
Salah satu instansi yang paling terganggu atas kelambatan ini adalah Dinas Pendidikan. Dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar yang terus berjalan, dinas tersebut memerlukan pencairan anggaran secara terus menerus. Apalagi penyerapan anggaran pendidikan saat ini masih rendah.
Persoalan lain yang dihadapi pemerintah kota adalah terjadinya kemacetan pembangunan fisik seperti Gedung Olah Raga (GOR). Dengan tertundanya pencairan anggaran ini, otomatis pembiayaan proyek itu akan terganggu dan berdampak pada molornya target penyelesaian. Karena tidak ada pilihan lain bagi Pemkot untuk mencairkan anggaran tanpa menunggu persetujuan Pemprov. (nal)
=====================
Dampak SKB 5 Menteri, Gudang Garam Siap Putuskan PLN
KEDIRI - Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri, terkait penghematan energi listrik hingga berdampak pengalihan jam kerja di sejumlah industri, disikapi tegas oleh PT.Gudang Garam,Tbk. Perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia tersebut, siap memutuskan hubungan kerja dengan PLN. “Kemarin jajaran direksi dari Gudang Garam menemui kami untuk kiranya dapat memfasilitasi permasalah dengan PLN tersebut,” tegas Plt.Sekkota Kediri, Hasyim Nawawie, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Hasyim menjelaskan, dalam pertemuan tersebut disampaikan jika PT.Gudang Garam,Tbk telah mendapatkan surat penjelasan dari Menteri Dalam Negeri, dimana telah diberikan kelonggaran untuk tidak menerapkan SKB 5 Menteri, karena telah diberlakukannya 6 hari kerja di perusahaan rokok tersebut. Namun surat penjelasan dari Menteri Dalam Negeri tampaknya tak digubris oleh PLN, dimana PT.Gudang Garam,Tbk tetap diwajibkan menerapkan SKB 5 Menteri dengan melakukan pengalihan jam kerja. “Padahal apabila SKB 5 Menteri diberlakukan, serikat pekerja di Gudang Garam menolak semua. Maka dari itu mereka meminta agar dicarikan jalan terbaik, dengan dibicarakan bersama PLN,” jelasnya.
Menyikapi permintaan fasilitasi tersebut, hasyim mengaku akan mengusahakannya. Pemkot Kediri dalam hal ini diakui oleh Hasyim hanya sebagai penengah, dimana pembahasan permasalahan ini akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Jaringan listrik ini kan bukan hanya di Kota Kediri , namun merupakan rangkaian Jawa-Bali. Maka dari itu kita akan coba memberitahukan permasalahn ini ke pemprov,” lanjutnya.
Dikatakan pula oleh Hasyim, PT.Gudang Garam juga menyampaikan jika memang SKB harus diberlakukan, maka hubungan kerja dengan PLN siap dihentikan. “Saat ini mereka sudah mulai menerapkannya dengan pembangkit kecil sebagai cadangan. Namun jika memang PLN sudah tak bisa lagi menolong, maka Gudang Garam telah menyiapkan pembangkit listrik sendiri,” tegasnya.
Sementara PLT Asisten II Pemkot Kediri, Budi Astowo saat dikonfirmasi usai mengadakan rapat dengan pihak manjemen PT. Gudang Garam Tbk. mengatakan, saat ini hanyalah sebatas pembahasan awal, belum menemukan titik terang. “Nanti rencananya akan ada pembahasan lanjutan terkait dengan permasalahan ini, yang pasti pihak pemkot akan berusaha membantu,” terangnya. (nal)
=======================

Baleho Kampanye Harus Bersih H-3 Pencoblosan
Raih Suara 41.793, Jadi Walikota Kediri
KEDIRI-Masa kampanye Pilwali kurang satu hari lagi, beberapa panitia pengawas pilwali (panwas pilwali) sudah membuat kesepakatan dengan masing-masing TPS dan juga cawali beserta desk Pilkada untuk menertibkan baleho dan juga atribut cawali mulai tanggal 20 Oktober pukul 00.00, apabila masih ditemukan salah satu gambar, maka pihak panwas berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Sat Pol PP akan menertibkan secara paksa.


Dalam pertemuan rakor sektoral di Hotel Insumo Palace, kemarin anggota desk pilkada Nur Ali mengatakan, pihak panwas berhak membredeli secara paksa apabila H-3 masih ditemukan gambar atribut cawali. “Lebih baik seandainya tim sukses sendiri yang mencopoti, siapa tahu nanti masih bisa dipergunakan, akan tetapi kalau panwas yang melepas, maka yang berhak memiliki adalah panwas,” tegasnya.

Ketua Panwas Pilwali, Ali Rohmat juga menegaskan, akan menertibkan apabila hingga 20 Oktober siang masih ditemukan gambar cawali. “Nanti kita akan keliling mengadakan razia guna menertibkan apabila masih ditemukan baliho yang masih terpampang,” terangnya.

Sementara ditempat terpisah, Anggota KPUD Kota Kediri, Umamul Hoir saat ditemui dikantornya, terkait dengan porsi suara yang harus diraih menjadi Wali Kota Kediri menjelaskan, cawali akan terpilih menjadi wali kota apabila bisa meraih suara 41. 793 dari total DPT 199. 023 pemilih. “Angka tersebut diambil apabila suara golput mencapai 30 %,” ungkapnya.(nal)
================

Dewan Imbau Pemkot Kelola PTM Surya
KEDIRI – Ditutupnya Gelanggang Olah Raga (GOR) PT. Gudang Garam Tbk membuat banyak kalangan menyayangkan hal tersebut, pasalnya didalamnya juga terdapat Persatuan Tenis Meja (PTM) Surya yang juga ikut mengangkat nama baik Kota Kediri. Dewan mengimbau agar Pemerintah Kota (pemkot) Kediri ikut mengelola setelah pihak managemen membubarkan karena terkendala masalah biaya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Heru Ansori, menyatakan seharunya Pemkot Kediri juga ikut bertanggung jawab dengan pembubaran PTM Surya. Pasalnya, secara tidak langsung, nama Kota Kediri juga dilambungkan dari hasil prestasi para atlet. “Bukan hanya sepakbola yang diunggulkan. Tapi, Kediri juga mumpuni di bidang tenis meja,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan, Pemkot Kediri dapat membantu dalam mengatasi pembubaran PTM Surya itu. Menurutnya, dari alokasi anggaran yang telah disahkan, terdapat anggaran untuk KONI yang mencapai Rp 7 miliar. Dengan itu, pihak dewan dapat membantu untuk mengalokasikan anggaran.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Kota Kediri, Hasyim Nawawie mengaku, pihaknya bisa membantu agar program pembibitan tenis meja oleh PTM Surya, yang sudah dibubarkan, dapat diteruskan. Namun demikian, pihaknya belum membicarakan hal ini dengan pihak GG. “Ini adalah masalah internal. Pemkot bisa membantu, tapi kami juga tidak dapat terlalu mendalam ikut campur urusan GG,” katanya saat ditemui usai acara Rapat Koordinator Lintas Sektoral di Hotel Insumo, Kota Kediri.
Sebelumnya, pihak managemen GG telah memberikan keputusan akan membubarkan PTM. Surya yang merupakan klub binaan untuk tenis meja. Pembubaran itu dikarenakan, pihak manajemen sudah tidak memberikan anggaran lagi pada klub, meski klub sudah memberikan kontribusi dengan deretan penghargaan.Tidak hanya tenis meja yang akan dihentikan pendanaannya oleh PT. Gudang Garam. Sebab kabarnya juga, cabang olahraga lain seperti basket dan golf yang berada dibawah naungan GG juga akan ditutup.

Sementara Wakil Direktur bidang SDM dan pelayanan umum, Slamet Budiono saat dikonfirmasi terkait dengan pembubaran PTM tersebut enggan memberikan komentar. “Masalah itu tanyakan pada pengurusnya saja,” terangnya. (nal)
Polresta Antisipasi Bursa Taruhan Pilwali
KEDIRI - Pilihan walikota Kediri 23 Oktober mendatang, disinyalir akan dijadikan ajang empuk untuk taruhan siapa yang menjadi pemenang. Mencegahnya, Polresta Kediri bakal menerjunkan tim khusus yang ditempatkan di seluruh lokasi pemungutan dan juga KPUD, Kota Kediri.Menurut Kapolresta Kediri, AKBP Dedi Prasetiyo, ajang taruhan itu sangat mungkin terjadi. Mengingat, jumlah yang bertarung dalam Pilwali mendatang mencapai 8 pasangan calon, dan semuanya sama kuat dan mempunyai basis massa tersendiri. “Unit intel akan kami sebarkan terutama di lokasi TPS,” katanya,
Menurutnya, dalam pengamanan Pilwali itu, setidaknya ada 238 personel polisi disiapkan. Dengan menggunakan pola 2-4-8. Yaitu 2 personil anggota Polisi mengamankan 4 tempat pemilihan suara (TPS) disertai oleh 8 anggota LINMAS. “Jika nanti kedapatan ada yang bertaruh, mereka akan langsung diamankan,” katanya dengan nada serius.

Dirinya mengungkapkan, praktik perjudian dengan alasan apapun tidak dibenarkan karena akan menjadi candu bagi masyarakat.Namun kemudian, Kapolresta menolak mengedentifikasi petugas khusus itu akan ditempatkan di mana dan dalam jumlah berapa. Dirinya hanya mengatakan, mereka akan disebarkan dan siap mengamankan Pilwali mendatang.Dalam Pilwali Kediri, 23 Oktober nanti, akan diikuti sebanyak 199.016 pemilih yang terbagi di tiga kecamatan, Kota Kediri, yakni Kota, Pesantren dan Mojoroto. Mereka nantinya, akan memberikan hak suaranya di 493 Tempat Pemungutan Suara, termasuk 9 TPS khusus.

Tim pengamanan pilwali akan mulai disiapkan dimasing-masing TPS mulai H-3 pelaksanaan pencoblosan, diperkirakan mendekati hari terakhir masa kampanye akan ada kampanye terbuka dengan pengerahan massa. “Besuk (hari ini red.) diperkirakan akan ada kampanye dengan pengerahan massa,” terangnya. (nal)
Dewan Desak Pemkab Segera Cairkan ADD 343 Desa
KEDIRI -Keterlambatan Pemerintah Kabupaten kediri dalam mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Pemerintahan Desa di desak oleh sejumlah anggota dewan agar segera diturunkan ke Desa. Hal ini disampaikan Tri Efendy saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Kabupaten Kediri..

“Idealnya ADD tersebut turun pada bulan Juni dan Juli, sehingga pihak desa bisa melaksanakan programnya dan tidak terganggu oleh keterlambatan dana yang turun,”papar Tri Efendi. Dikatakannya, bahwa ADD merupakan pendapatan desa sehingga keberadaan ADD sangat diperlukan oleh pihak desa dalam melasksanakan pembangunan desanya.

Lebih lanjut, Tri Efendi menanyakan kinerja Pemda dalam menangani hal terkait ADD tersebut dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sebagai leading sektornya. “Yang tidak tidak becus itu BPMD_nya atau managemen pengelolaan dari ADD tersebut?”ungkap Efendi mempertanyakan kinerja Pemda.

Sementara itu, para kepala desa (kades) di Kabupaten Kediri kebingungan. Penyebabnya, hingga kemarin, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini belum cair. Padahal, usia tahun anggaran 2008 tinggal dua bulan. "Kalau saat ini belum cair, bagaimana kami bisa mengerjakan proyek dengan waktu yang hanya tersisa dua bulan?," tanya Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kediri Slamet Widodo.Dikatakannya, bahwa selain terbentur waktu yang mepet, musim penghujan yang kini mulai datang juga menjadi penghambat. Proyek-proyek fisik tidak bisa dikerjakan. Inilah yang menyulitkan mereka di lapangan. ”Apalagi keterlambatan itu terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, tahun lalu, baru turun November, sebulan sebelum tahun anggaran berakhir."ujar Slamet. Menurutnya, seharusnya begitu anggaran didok, ADD langsung dicairkan ke Desa, sehingga pihak desa tidak bingung.

Dalam mengantisipasi kendala dana akibat keterlambatan cairnya ADD, para Kades termasuk Slamet bahkan terpaksa mengambil resiko untuk menalangi dahulu dana ADD.”Saya juga laksanakan dulu proyek pembangunan jembatan. Baru nanti setelah ADD keluar biayanya diganti," kata Slamet.

Jika tidak disiasati demikian, jelasnya, akan menjadi masalah bagi desa. Sebab, pada akhir tahun anggaran, pemerintah desa harus membuat surat pertanggungjawaban (Spj) penggunaan ADD. "Ya mau bagaimana lagi. Daripada rambut saya brodol mikir ADD tidak cair-cair," katanya. Untuk diketahui, jumlah desa di Kabupaten Kediri ada 343. Adapun nominal ADD yang diterima setiap desa tidak sama. Penentuannya didasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Sementara Desa Wonorejo yang dipimpin Slamet mendapatkan alokasi sekitar Rp 60 juta. Kabag Humas Pemkab Sigit Rahardjo secara terpisah menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan ADD adalah karena harus melalui proses sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan ADD.”Molor karena memang harus melalui proses-proses prosedur tersebut,”jelas Sigit kemarin.

Namun Sigit membantah jika keterlambatan pencairan ADD tersebut akan mempengaruhi hasil dari pelaksanaan program di desa. “Keterlambatan itu kan relatif, Proyek yang dibiayai ADD itu kan kecil. Jadi, waktu satu atau dua bulan ini dianggap mepet atau tidak, tergantung desanya masing-masing," katanya

Diterangkannya, bahwa nominal ADD paling sedikit diterima oleh Desa Wonocatur, Kecamatan Gampengrejo dengan jumlah Rp 56,23 juta. Sedangkan paling banyak Desa Gadungan, Kecamatan Puncu sebesar Rp 133,9 juta. "Sekarang memang belum cair. Kami masih melaksanakan program sosialisasi tentang penggunaannya," katanya. Sigit menuturkan, ADD bisa digunakan untuk pembangunan fisik dan nonfisik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pemkab mengambilnya dari dana alokasi umum (DAU). (nal) =====================
Parsenibud Kabupaten Kediri Desak BP3
KEDIRI- Dinas Parwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kediri mulai kehilagan kesabaran akibat belum turunnya tim BP3 Trowulan dan arkeolog Yogyakarta untuk meneliti arca di Desa Sumbercangkring, Gurah.. Dikhawatirkan jika tidak segera ada kepastian maka arca Sumbercangkring bisa mangkrak tak terurus.Kasi Seni dan Budaya, Dinas Pariwisata Pemkab Kediri, Suradi, akan berangkat ke Trowulan, Mojokerto terkait hal ini. "Kami akan mendesak agar tim BP 3 Trowulan segera melakukan penelitian terkait arca di Sumbercangkring," ujar Suradi, kemarin.

Ditambahkannya, bahwa kedatangannya ke Trowulan juga untuk meminta kejelasan mengapa hingga saat ini tim BP3 Trowulan dan arkeolog Yogyakarta belum melakukan study ekskavasi di Sumbercangkring. "Kalau dibiarkan terlalu lama nanti situs ini bisa rusak karena penggalian masyarakat,"tandasnya.
”Kami juga untuk mencari tahu alasan tim BP3 Trowulan belum turun ke Sumbercangkring. Karena sebelumnya mereka menjanjikan akan melakukan penelitian setelah hari raya.”jelas Suradi.Suradi mengungkapkan, jika penelitian sudah dilakukan maka situs Sumbercangkring akan jelas. Apakah dulunya tempat itu sebuah candi atau tidak, akan ketahuan. "Rasa penasaran masyarakat juga akan segera terjawab," terang Suradi. Karena itulah, Suradi mengharapkan masyarakat bersabar. Penggalian selain tim BP3 Trowulan dan arkeolog Yogyakarta di sekitar penemuan arca harus dihentikan. Karena hal itu dilarang dan bisa kena sanksi pidana. Mengenai pengamanan arca-arca, Suradi mengatakan, karena saat ini tim BP 3 Trowulan belum turun maka keamanan diserahkan ke desa. Untuk arca-arca berukuran kecil disimpan di balai desa. Sedangkan arca yang berukuran besar tetap dibiarkan di lokasi penemuan arca. Setelah dilakukan penelitian pada situs –situs tersebut, Suradi mengatakan karena Pemkab Kediri mempunyai museum, maka arca-arca tersebut bisa dimiliki daerah. "Syaratnya, museum harus representatif," pungkasnya. (nal)


GOR Sanjaya Tutup, Puluhan Atlet Pulang Kampung
KEDIRI - Gelanggang Olah Raga (GOR) Sanjaya milik PT. Gudang Garam Tbk secara resmi telah ditutup sejak diumumkan, 70 atlet nasional yang menjadi binaan perusahaan tersebut kebingungan dan memilih pulang kampung kedaerahnya masing-masing.

Seperti yang diungkapkan Rangga (13) atlet nasional asal Sumenep, Madura, dia memilih pulang kampung, dengan perasaan kecewa, setelah mendengar kabar GOR akan ditutup. “Setelah mendengar pengumuman, GOR akan ditutup, saya memilih pulang kampung,” jelasnya.
Rangga yang merupakan atlet peraih emas pada PON kategori pelajar beberapa waktu yang lalu ini juga menambahkan, akan terus berlatih untuk mengasah kemampuannya di kampung halamannya. “Nanti dirumah juga akan terus berlatih, disana kan juga ada GOR yang bisa dibuat untuk latihan,” lanjutnya.

Latif ayah Rangga saat dikonfirmasi juga mengatakan sempat kecewa dengan keputusan yang diambil manajemen untuk menutup GOR tersebut. “Saya sempat kaget setelah mendengar kabar dari Bu Dian dengan ditutupnya GOR Sanjaya,” akunya.

Rencananya, Rangga akan secepatnya meninggalkan GOR tersebut dan memilih pulang kampung. Namun sebelumnya akan mengurus semua surat yang dibutuhkan. “Saat ini kami masih mengurus surat perpindahan sekolah dan juga administrasi, setelah rampung, nanti sore akan langsung pulang ke Madura,” jelasnya.

Ketua Ketua Umum perkumpulan tennis meja (PTM) Surya Gudang Garam Kediri , Diana Wuisan Tedjasukmana, tidak bisa ditemui, menurut stafnya sedang keluar bersama tamu. “Pak Dian masih keluar sejak tadi pagi bersama tamu,” ungkap Nurul salah satu staf yang berjaga jaga di GOR Sanjaya.

Sementara itu Humas PT Gudang Garam, Tbk, Vidya Rahayu Boedianti hingga saat ini belum bisa ditemui dan saat dihubungi melalui ponselnya juga enggan menjawab. “Bu Vita lagi ada meeting, jadi nanti sore saja biar anda dihubungi sama bu Vita,” ujar salah seorang staf unit 1.

Dari sumber yang didapat, GOR Sanjaya pernah menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga (PON) Jatim untuk cabang tennis meja, dan juga melahirkan banyak atlet nasional dan internasional seprto Sinyo Supit, Putri Hasibuan dan atlet lainnya. (nal)
==============
Banyaknya Pelanggaran, Panwas Sebarkan Stiker
KEDIRI- Banyaknya pelanggaran yang dibuat calon wali kota (cawali) membuat pihak panitia pengawas (panwas) membagikan stiker kepada masyarakat, agar selalu memberikan informasi apabila terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan cawali ataupun tim sukses.

Anggota Panwas, Ma’ruf Anas saat dikonfirmasi mengatakan, stiker ini akan dibagikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat semakin peka terhadap pelanggaran-pelanggaran yng dilakukan salah satu cawali. “Masyarakat dinilai kurang memberikan masukan ataupun tanggapan jika menemukan adanya pelanggaran,” terangnya.

Pembagian stiker tersebut akan dilakukan di pasaraya Sri Ratu, Golden, Jl. Dhoho, Dhoho Plaza dan juga pasar-pasar tradisional.

Saat disinggung terkait dengan banyaknya pelanggaran dan juga masyarakat yang kurang peka, ma’ruf menambahkan, pelanggaran saat ini hanya bersifat pelanggaran adminitrasi. “Pelanggaran yang bersifat pidana, seperti money politik belum ditemukan, masyarakat sendiri hanya bersifat aduan kepada panwas,” lanjutnya.

Sementara ketika ditanya terkait apabila ditemukan kepala kelurahan ataupun kepala dinas yang terlibat dalam kampanye, dia belum bisa menjelaskan sanksi yang akan ditentukan. “Kalau ada oknum PNS yang terlibat, itu bukan pihak panwas yang menyelesaikan, namun bawas (badan pengawas daerah red.),” tegasnya. (nal)



hasEML = false;






hasEML = false;